Kabar Bima

HMI Tuntut Copot Kapolres Bima

250
×

HMI Tuntut Copot Kapolres Bima

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, Kamis (26/9/13) sekitar pukul 09.30 wita menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Bima. HMI menuntut kepada anggota DPRD Kabupaten Bima untuk segera mengeluarkan rekomendasi Kapolres Bima di copot dari jabatannya dan cabut ijin usaha Hotel Kalaki Beach serta semua pihak (GG MILD, EO Timur Production dan Manajemen Hotel Kalaki Beach) diproses hingga ke persidangan.

Kasus 'Pesta Maksiat' di Hotel Kalaki Beach, HMI demo di DPRD Kabupaten Bima, menuntut Kapolres Bima dicopot. Foto: Buser
Kasus ‘Pesta Maksiat’ di Hotel Kalaki Beach, HMI demo di DPRD Kabupaten Bima, menuntut Kapolres Bima dicopot. Foto: Buser

Sadam Husein, Kordinator Aksi dalam orasinya menegaskan, Bima yang merupakan Serambi Mekkah ke dua  di Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sengaja di nodai dengan kegiatan ‘amoral’ tersebut.

HMI Tuntut Copot Kapolres Bima - Kabar Harian Bima

“Pelaku yang menggelar kegiatan itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab–sengaja mengadakan kegiatan yang diduga berbau porno aksi, apalagi pihak kepolisian ada di acara itu. Ini pelanggaran serius terhadap nilai ke Islaman oleh pembuat acara ‘pesta maksiat’ itu,” tandasnya.

Di atas mobil Komando Aksi, Sadam menyampaikan orasinya bahwa Lembaga DPRD Kabupaten Bima sebagai keterwakilan rakyat harus merekomendasikan segala tuntutan yang disampaikan pihaknya. “Pesta miras dan tari erotis atau semi bugil itu harus disikapi secara tegas oleh DPRD Kabupaten Bima. Keluarkan surat rekomendasi copot Kapolres Bima serta segera terbitkan rekomendasi pencabutan ijin usaha Hotel Kalaki Beach itu. Sponsor dan EO pun harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Budaya liberal, budaya jahiliyah ingin di kembangkan di Bima ini. “Dewan harus tegas dan tidak tinggal diam dengan kejadian di Hotel Kalaki Beach itu. Sikap dewan sebenarnya harus dari awal kejadian walau tidak ada desakan dari masyarakat seperti ini. Jika tidak diindahkan, cermin wakil rakyat kita bukan mewakili masyarakat Bima yang dikenal agamais dan religius,” pungkasnya.

Ketua Komisi I, Baharudin yang menemui massa aksi berjanji untuk permasalahan tersebut akan dirapatkan secepatnya sesuai dengan tuntutan dari masa HMI Cabang Bima. Setelah mendengar penyampaian dari Baharudin, massa aksi HMI memberikan waktu selama satu minggu untuk pembahasan terkait tuntutan tersebut. Akhirnya massa langsung membubarkan diri dan kembali ke kampus masing. Demonstrasi itu pun berlangsung aman dan terkendali. [BS]