Kota Bima, Kahaba.- Sorotan praktisi hukum tentang dugaan korupsi kasus SPPD di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima ternyata ditanggapi Kejaksaan Negeri Raba Bima. Pihak Kejaksaan, rencananya, dalam waktu dekat akan mengupayakan pengusutan kasus tersebut.
Kasi Inteligen Kejaksaan Negeri Raba Bima, Edi Tanto Putra, SH yang ditemui di ruangannya mengatakan, pihaknya merespon dengan baik masukan dan saran dari sejumlah praktisi hukum dan dari masyarakat. Hanya saja, mengenai kasus tersebut butuh proses. Karena masih banyak kasus yang belum dituntaskan, jadi sedikit butuh waktu untuk menyelesaikannya. “Pada prinsipnya kami siap mengusut, tapi kami juga butuh waktu. Karena semua butuh proses,” katanya, Selasa, 12 November 2013.
Menurutnya, kalaupun ada laporan juga dari sejumlah pihak, Kejaksaan Raba-Bima juga akan mendukung. Terlebih persoalan korupsi. “Nanti kami juga akan menindaklanjuti laporan itu,” janjinya.
Ia mengaku, pihaknya juga sudah tahu tentang kasus itu, baik di pemberitaan media massa maupun dari pemberitahuan yang diterima via SMS dari masyarakat. Dan kalau memang proses tersebut sudah diaudit oleh Inspektorat dan BPKP Mataram, alangkah baiknya sambil menunggu hasil audit tersebut untuk mengetahui ada dan tidaknya kerugian negara. “Lebih bagus lagi kalau ada hasil audit manifest,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah praktisi hukum menyorot lembaga hukum yang terkesan enggan mengusut kasus tersebut. Padahal gencarnya pemberitaan di media massa bisa dijadikan data awal untuk mengusut kasus itu. Terlebih sudah ada pengakuan dari pihak Bappeda Kota Bima dan hasil audit dari Inspektorat Kota Bima.
“Apa yang diungkap tentang temuan lembaga auditor terkait persoalan SPPD di BAPEDA benar adanya,” ujar DR. Syamsuddin, Kepala BAPPEDA Kota Bima.
*BIN
