Kabar Bima

Mobdis Pemkab Bima Banyak ‘Dihitamkan’

196
×

Mobdis Pemkab Bima Banyak ‘Dihitamkan’

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Kebanyakan mobil dinas (Mobdis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, berplat hitam. Tidak jelas apa yang menjadi alasan para pejabat tersebut sampai nekat ‘menghitamkan’ mobil rakyat. Padahal, sesuai aturan Mobdis dilarang keras diubah warna maupun nomor polisinya (Nopol).

Ilustrasi
Ilustrasi

mobdis plat hitamPantauan Kahaba di kantor Bupati Bima, Kamis (24/10) lalu, beberapa Mobdis plat merah telah diubah menjadi plat hitam. Diantaranya ditemui di areal parkir khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekda dan asisten. Seperti Mobdis jenis Nisan Terano dengan Nopol EA 6 X, sebelumnya merah diubah menjadi hitam.

Mobdis Pemkab Bima Banyak ‘Dihitamkan’ - Kabar Harian Bima

Selain itu, Mobdis jenis Toyota Inova dengan Nopol B 1972 SW, Nopol EA 1987 S, dan Nopol DR 739 SZ, diubah menjadi warna hitam. Yang benar-benar menggunakan plat merah adalah Mobdis Wakil Bupati dengan Nopol EA 2 X.

Tidak saja kendaraan pejabat di lingkungan Setda Pemkab Bima, beberapa Mobdis Kepala Dinas juga terlihat ‘dihitamkan’ platnya. Diantaranya Mobdis Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo dengan Nopol EA 9660 SR dan Mobdis Kepala Bakesbanglinmaspol dengan Nopol K 3584 NG.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan, menegaskan, perubahan warna plat Mobdis dilarang keras. Jikapun ‘penghitaman’ Mobdis terjadi di lingkup Pemkab Bima,  itu bukan merupakan tanggungjawab pemerintah. Melainkan tanggungjawab oknum pejabat bersangkutan. “Tidak pernah sekalipun ada kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan daerah. Itu hanya ulah oknum pejabat saja,” tegasnya.

Sesuai aturan, terang Aris, ada pengecualian khususnya bagi Mobdis Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan DPRD. Di luar daripada itu dilarang.

Mengenai Mobdis Plt Sekda yang dihitamkan Nopolnya, Menurut Aris, itu di luar kebijakan pimpinan daerah. Kalaupun sudah diplat-hitamkan, itu adalah urusan pejabat bersangkutan. “Walaupun memang mungkin ada pemikiran para pejabat guna menghindari adanya aksi penyanderaan oleh warga, karena memang saat ini sedang banyak aksi demonstrasi yang terjadi, dan dalam rangka pengamanan aset pemerintah karena dibeli pakai uang rakyat juga,” terang Aris.

*DEDY