Kabar Bima

Soal RAPBD, Dewan Merasa ‘Dikibuli’ Eksekutif

247
×

Soal RAPBD, Dewan Merasa ‘Dikibuli’ Eksekutif

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.– Rancangan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah  (RAPBD) Kabupaten Bima, hingga saat ini belum dibahas ditingkat DPRD Kabupaten Bima. Alasannya, karena pihak eksekutif berdalih sedang ada tamu yang datang dari Jakarta. Dewan menilai, eksekutif tidak transparan soal penyampaian RAPBD.

Ilustrasi
Ilustrasi

Idealnya, menurut anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, A. Natsir, S.Sos, penggandaan dokumen RAPBD sudah diterima DPRD sebelum penyampaian oleh eksekutif. Namun,  hal itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Dewan hanya melihat dan mendengar pada saat pembacaan penyampaian RAPBD oleh eksekutif.

Soal RAPBD, Dewan Merasa ‘Dikibuli’ Eksekutif - Kabar Harian Bima

Natsir menilai, selama ini dewan sengaja ‘dikibuli’ oleh eksekutif.  Bahkan, hal itu kerap terjadi pada setiap penyampaian RAPBD.

“Memang sangat jelas, dalam setiap penyampaian RAPBD, eksekutif tidak sinkron dengan Dewan. Padahal, lembaga ini adalah mitra eksekutif,” ujarnya di ruangan Komisi IV, Senin (25/11/13).

Kata Natsir, untuk transparansi penyampaian RAPBD, Dewan sering  meminta dokumennya sebelum pembahasan. Bahkan, pada saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) dokumennya diminta terlebih dahulu agar RAPBD mudah ditela’ah. Karena ada beberapa item yang disampaikan eksekutif yang harus dicermati.

Namun,  hal itu tidak diindahkan oleh eksekutif. Dewan menilai, seolah-olah eksekutif tidak menghargai lembaga wakil rakyat tersebut.

“Saya merasa demikian, karena selama ini penyampaian RAPBD tidak trasnparan,” tandas Natsir.

Menurutnya, tidak sinkronnya eksekutif dan legislatif dalam hal ini, sudah menjadi budaya setiap tahun. Sehingga pada saat pembahasan APBD, berjalan alot. Kendati demikian, pembahasan RAPBD Kabupaten Bima akan digelar bulan ini.

“Sebenarnya, pembahasan APBD lebih awal sehingga peruntukan APBD tepat waktu. Namun karena pemerintah belum siap, terpaksa pembahasannya diundur,” terang Natsir.

Sementara itu, Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, ST, membantah tudingan Natsir jika eksekutif mengibuli DPRD Kabupaten Bima. Katanya, eksekutif selalu transparan dalam setiap pengusulan dan penyampaian RAPBD. Bahkan, penggandaan dokumen selalu dibagikan tepat waktu sebelum penyampaian RAPBD.

“Kita selalu sinkron kok sama DPRD, apalagi DPRD itu mitra kita,” ujar Ferry, yang ditemui Kahaba sebelum penyampaian RAPBD di DPRD, Senin (25/11).

*SYARIF