Kota Bima, Kahaba.- Pengumuman 419 nama CPNS Kota Bima yang lulus seleksi dari tenaga honorer daerah kategori 2 (K2) menuai protes. Senin (17/2/2013) kemarin ratusan honorer K2 yang pun mendatangi Kantor Walikota Bima. Mereka menuntut pengumuman kelulusan itu dibatalkan karena sarat dengan penyimpangan dan tidak memenuhi rasa keadilan.
Massa yang terdiri dari tenaga honorer daerah Kota Bima itu datang pada pukul 09.00 Wita. Dengan berseragam kerja, para pengunjukrasa mendorong pintu gerbang kantor Pemkot Bima hingga jebol. Tak hanya para pria, tampak pula diantara mereka pegawai wanita yang menyuarakan rasa tidak puasnya terhadap pengumuman pemerintah beberapa hari sebelumnya tersebut.
Koordinator aksi, Dedi Alfrianto dalam orasinya menegaskan bahwa pengumuman kelulusan K2 tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan diduga penuh penyimpangan, terlebih lagi bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. ”Yang diluluskan lebih banyak tenaga sukarela yang baru mengabdi. Lalu SK yang ditanda tangani siapa sehingga mereka bisa menjadi KII?“ tanya honorer yang mengabdi di Sekretariat DPRD Kota Bima itu.
Sementara dirinya dan sejumlah tenaga honor lain yang sudah mengabdi begitu lama di sejumlah instansi, tidak pernah diperhatikan. “Ada banyak tenaga honorer K2 siluman yang diluluskan. Yang benar saja,” sorotnya.
Amarah massa semakin tak terkendai, ratusan pegawai honorer yang nasibnya tidak menentu akibat tidak lulus itu, mengamuk. Bahkan sebagian honorer wanita menangis histeris dan bahkan ada pula yang terlihat pingsan.
Kemudian massa merangsek masuk, hingga sebagian baju keki yang selama ini dipergunakan untuk mengabdi di Pemkot Bima, dibakar. “Walikota segera keluar dari kantornya, temui kami, “ teriak massa aksi.
Melihat kondisi aksi yang riskan, pengamanan pun kemudian diperketat. Dua Truk Polisi tiba lagi di kantor Pemkota Bima. Dan usaha polisi mendinginkan suasana berhasil, dengan menggiring massa masuk hingga ke pelataran halaman Kantor Walikota. Keinginan pejabat Pemkot setingkat Asisten, perwakilan tenega honorer KII untuk duduk audensi dengan Walikota diruangan, sama sekali tidak digubris.
Massa aksi bertahan, baik Walikota atau Wakil Walikota, untuk keluar menemui mereka tanpa ada perwakilan. Selang beberapa saat, Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE, hadir menemui massa aksi yang sudah berada di halaman Kantor Walikota.
Korlap aksi pun kemudian menyampaikan beberapa poin tuntutan atas dugaan penyimpangan kelulusan tersebut. Diantaranya, menuntut Kepala BKD dicopot dari jabatan, menverifikasi ulang lulusan K2 yang diduga banyak siluman. “Bila perlu batalkan hasil pengumuman K2 untuk Kota Bima,” tegasnya.
Rahman pun meminta untuk ditunjukan siapa saja yang menurut massa aksi para tenaga sukarela yang lulus bermasalah. “Silakan lapor dan berikan bukti otentiknya pada Saya. Akan segera kami sikapi sesuai aturan yang berlaku,“ janjinya.
Tidak itu saja, ia juga membacakan isi surat dari Kemenpan – RB pada poin 4, masing-masing instansi sebelum menyampaikan usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer K2. Dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrative yang ditentukan, yang bersangkutan tidak akan diangkat atau dibatalkan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.
Merujuk dari isi surat tersebut, lanjutnya, mengisyaratkan bahwa masih ada waktu untuk memferikasi keakuratan dari data pegawai yang dimiliki tenaga honorer yang sudah lulus. Oleh karenanya Ajiman, meminta pada massa aksi untuk melaporkan kejanggalan yang ditemui pada kelulusan K2.
Aksi demo tidak berhenti disitu, ratusan massa menuju ke Kantor BKD Kota Bima. Aksi tidak berlangsung lama, karena Kepala BKD, Drs. Mukhtar Landa, MH yang berusaha ditemui masssa tidak berada di tempat. Bahkan sebelum massa aksi menuju kantor DPRD Kota Bima, seluruh ruangan di kantor tersebut di sweeping perwakilan massa aksi dengan dijaga ketat aparat kepolisian Resort Bima Kota. Sayang kepala BKD yang ingin ditemui memang tidak ada di ruangannya.
Aksi dilanjutkan di Kantor DPRD Kota Bima. Massa aksi ditemui Komisi A yang diwakili, Drs. H. Mukhtar Yasin MAp dan Sudirman DJ, SH. Kedua anggota dewan itu secara tegas siap menyikapi tuntutan pegawai honorer K2, asalkan bisa menunjukan dan melaporkan kejanggalan tersebut dalam bentuk data yang valid. *BIN
