Kabupaten Bima, Kahaba.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), melihat kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) belum mencerminkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Mestinya, APBD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga bisa meningkatkan kesejahateraan masyarakat. Namun, hal itu tidak sesuai harapan.
Kritik tersebut diungkap Anggota Komisi IV, A Natsir S.Sos. Ia menilai APBD Kaupaten Bima tidak singkrong dengan RPJMD. Padahal, RPJMD merupakan kumpulan masalah dan harus diselesaikan dengan APBD yang ada. Namun yang terjadi, APBD Kabupaten Bima lebih besar untuk belanja aparatur, ketimbanga pendapatan publik .
“Dalam artian anggaran tidak terserap untuk pendapatan masyarakat. Ini berdasarkan evaluasi kami,” terangnya.
Ia menegaskan, berkurangnya serapan belanja berimplikasi pada kinerja Pemerintahan Kabupaten Bima dalam memenuhi kepuasan masyarakat.
“Bupati segera menuntaskan semua permasalahan tersebut. Jika dalam APBD itu tidak sesuai dengan RPJMD harus segara di evaluasi, sehingga peruntukan APBD tahun 2014 bisa menyentuh masyarakat ,” terangnya.
Seperti diketahui, APBD Kabupaten Bima mencapai sebesar Rp 1, 14 tryliun. Dari anggaran tersebut, 60 persen untuk belanja aparartur, sedangkan 40 persen untuk pendapatan masyarakat.
“Kalau dilihat dari postur APBD cukup besar, tapi tidak singkrong dengan RPJMD. Harusnya, APPBD itu bisa disesuaikan dengan RPJMD, karena bagaimanapun RPJMD adalah kumpulan masalah yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Sejauh ini, kata dia, Pemkab Bima hanya bisa mengalihkan persoalan pada SKPD masing-masing. Padahal, seharusnya pemerintah bisa mengatur dan memaksimalkan dinas-dinas setempat dengan peruntukan APBD yang cukup, sehingga output yang dihasilkan dapat menyentuh langsung dengan masyarakat.
“Bagaimana bisa membangun program inovatif, sementara APBD lebih banyak untuk belanja aparatur. Seperti, perjalanan dinas, pengadaan mobil dan sejumlah kebutuhan aparatur lainya,” ujarnya.
Menurutnya, untuk merubah indikator itu, Pemerintah dan legislativ harus berjalan seimbang, sehingga dalam penentuan APBD dapat singkrong dengan pendapatan masyarakat.
“Kalau tidak, maka APBD Kabupaten Bima “sesat,” pungkasnya. *SYARIF
