Kabar Bima

Soal Tertukar Warnai UN Di SDLB Kota Bima

241
×

Soal Tertukar Warnai UN Di SDLB Kota Bima

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Tahapan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) tidak saja diikuti oleh siswa normal, namun sejumlah siswa pada sejumlah Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri maupun swasta di Kota Bima juga menggelar UN. Ujian Nasional untuk siswa/siswi berkebutuhan khusus yang digelar perdana pada hari Senin (7/5) diwarnai dengan insiden yang cukup serius. Soal yang harusnya diperuntukan bagi siswa tuna runggu dan tuna grahita tertukar dengan soal untuk siswa tuna netra. Tragisnya lagi soal ujian bagi siswa penderita tuna netra (soal braille, red) mengalami kekurangan di SDLBN Kota Bima.

Soal Tertukar Warnai UN Di SDLB Kota Bima - Kabar Harian BimaSoal Ujian Nasional berhuruf braille untuk peserta tunanetra / foto:okezone.com

Pengawas UN SDLBN, Siahaan kepada Kahaba melaporkan, bahwa pada saat pelaksanaan ujian pihaknya harus bekerja ekstra keras. Ujian Nasional harus molor sampai dua jam dari jadwal, lantaran paket soal yang diujikan kurang jumlahnya. Bahkan sejumlah siswa berkebutuhan khusus  yaitu siswa tuna rungu dan tuna grahita juga mendapatkan soal yang salah, di karena mereka mendapatkan soal berhuruf braille yang diperuntukkan bagi siswa tuna netra. Untuk mengatasi kekurangan soal, pihak sekolah terpaksa meminta tambahan soal di sekolah luar biasa lainnya.

Soal Tertukar Warnai UN Di SDLB Kota Bima - Kabar Harian Bima

SDLB Dharma Wanita yang berlokasi di Kelurahan Pane juga mengalami kendala kekurangan soal untuk sejumlah siswanya yang tuna netra. Kepala Sekolah (kepsek) SDLB Darmawanita mengaku pihaknya terpaksa melaksanakan ujian dengan cara membacakan soal yang ditulis dengan huruf braille tersebut kepada dua orang siswanya, lalu peserta ujian menuliskan jawaban pada lembaran jawaban yang tersedia.

Lebih lanjut kepsek berharap ke depan kesalahan  ini tidak terjadi lagi karena akan merugikan siswa/siswi yang memiliki kebutuhan khusus. Selayaknya siswa yang normal, penyandang kebutuhan khusus juga harus mendapatkan perhatian yang sama dalam hal fasilitas dan akses pendukung pendidikan. [BS]