Kabar Bima

Musrenbang Tingkat Kabupaten Bima Dibuka

256
×

Musrenbang Tingkat Kabupaten Bima Dibuka

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Bupati Bima Drs. H. Syafrudin HM Nur M.Pd Selasa (10/3) membuka secara resmi Musrenbang tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2015 di GSG. Muhammadiyah Kota Bima.

Bupati Bima saat memberikan arahan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2015. Foto: Hum
Bupati Bima saat memberikan arahan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2015. Foto: Hum

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Nukrah, S.Sos, para Asisten, Kabag, Kepala Bappeda Provinsi NTB, para kepala SKPD Lingkup Pemkab Bima, para Camat, instansi vertikal dan unsur organisasi masyarakat sipil tingkat Kabupaten Bima.

Musrenbang Tingkat Kabupaten Bima Dibuka - Kabar Harian Bima

Bupati Bima dalam arahannya mengatakan Musrenbang tingkat Kabupaten Bima merupakan kelanjutan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan yang merupakan pemantapan padu serasi antara usulan Kecamatan dengan Renja SKPD, yang draf nya telah di awali pada Forum SKPD tanggal 2 – 4 Maret lalu.

Selain itu kegiatan tersebut juga merupakan penyusunan langkah strategis tahun ke pertama yang dilaksanakan dalam bingkai pelaksanaan RPJMD 2016-2020.

“Oleh karena itu, forum ini hendaknya memperhatikan betul capain kinerja dari setiap indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015, sebagai tolak ukur dalam melangkah pada kerangka kerja yang menjadi landasan kuat bagi RPJMD 2016-2020,” ujanrnya melalui siaran pers Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten M.Chandra Kusuma, AP.

Menurut Bupati, sepanjang Tahun 2011 sampai dengan 2015, telah banyak prestasi dan penghargaan yang diraih. Namun demikian, tantangan utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Bima antara lain di bidang pembangunan sosial budaya Kabupaten Bima masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga mampu mendongkrak angka IPM Kabupaten Bima yang pada saat ini masih berada pada posisi 66,52%.

Tantangan lainnya masih terdapatnya permukiman kumuh karena terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menata lingkungan, masih cukup tingginya angka kemiskinan yaitu sebesar 16,23% dan pengangguran sebesar 4,90%, masih rendahnya paritas daya beli masyarakat.

Begitu juga terkait di bidang ekonomi tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan permodalan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sarana produksi yang belum memadai guna mendukung usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat, dan pemasaran produk yang belum mampu menjadi stimulan peningkatan daya saing dan daya jual.

Terkait di bidang penataan ruang, sebagaimana arahan dalam RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, kebijakan penataan ruang daerah lebih difokuskan pada pendekatan wilayah berdasarkan kawasan-kawasan strategis dengan memacu pelaksanaan program percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Untuk itu, ia berharap kiranya para pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dapat memanfaatkan forum Musrenbang tingkat Kabupaten Bima ini sebagai wahana untuk melakukan dialog secara menyeluruh agar hasilnya sesuai yang diharapkan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB melalui Kepala Bappeda Provinsi NTB Khairul Mashun, SH, MH menjabarkan, Musrenbang yang dilaksanakan ini merupakan wahana agar ke depan Pemerintah Daerah dapat menyusun arah dan kebijakan terkait program strategis dan prioritas pembangunan.

“Dengan program tersebut kita dapat menuangkan kedalam RPJMD, RPJP sehingga hasil rumusan akan menjadi acuan demi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Bima,” jelasnya.

Kepada peserta Musrenbang, ia berharap agar peserta dapat mengikuti dan menyusun bersama sehingga program yang akan kita rencanakan dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indra Jaya dalam laporan menyatakan, kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Bima merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem prencanaan pembangunan nasional, sehingga dengan merujuk UU ini maka sistem pembangunan Nasional dapat terencana sesuai dengan RPJMD, RPJP sehingga pembangunan dapat kita laksanakan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah, sambungnya, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2016 adalah peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat dan perluasan lapangan kerja melalui pengmebangan komuditas unggulan.

*Bin/Hum