oleh

25 PNS Terbukti Berpolitik Praktis

-Kabar Bima-4 kali dibaca

Kabupaten Bima, Kahaba.- Selama beberapa pekan terakhir, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam politik praktis menjadi sorotan. Hasil temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima, tercatat sebanyak 25 PNS terbukti terlibat.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah, SH. Foto: Bin
Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah, SH. Foto: Bin

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah mengaku, semua PNS itu telah dimintai klarifikasi dan dibuktikan keterlibatannya dalam kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.

“Hari ini kami serahkan rekomendasi 25 PNS itu kepada Penjabat Bupati Bima untuk ditindaklanjuti dengan saksi sesuai aturan berlaku,” ungkap Abdullah, Rabu (9/9) pagi di Kantor Pemkab Bima.

Ebid (sapaan akrab Abdullah) menegaskan, berdasarkan hasil klarifikasi semua pelanggaran PNS ini telah memenuhi unsur. Sisanya hanya sedikit yang tidak terbukti dari temuan Panwaslu mulai pendaftaran sampai tahapan kampanye berjalan.

“Para PNS yang kita rekomendasikan ini rata-rata terlibat aktif dalam kampanye tiga pasangan calon. Hanya pasangan calon independen yang tidak ada temuan keterlibatan PNS,” akunya.

Kata dia, latar belakang PNS pelanggar aturan itu bervariasi. Mulai dari Camat, Kepala UPT Dinas Dikpora, Kepala Bidang maupun Guru-Guru. Terhadap semua temuan tersebut, pihaknya tidak tebang pilih memprosesnya. Siapa pun yang terlibat tetap ditindak tegas.

“Ini menjadi jawaban terhadap tudingan bahwa Panwaslu masu angin. Karena buktinya kita proses semua yang terlibat dan semua bukan berdasarkan laporan tapi murni hasil temuan kita,” tegasnya.

Penjabat Bupati Bima lanjutnya, usai menerima rekomendasi pelanggaran 25 PNS itu berjanji akan menindaklanjuti memberikan sanksi sesuai aturan. Tentunya, sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Untuk pelanggaran ke arah pidana, sementara ini diakui belum ada yang memenuhi unsur.

Ebid menyesalkan, meski terancam sanksi para abdi negara ini tetap saja ngeyel untuk terlibat politik praktis.

“Kami himbau kepada PNS agar tidak main-main dengan aturan, karena kalau kita temukan terlibat tidak akan kita tolerir,” tegasnya.
*Ady

Komentar

Kabar Terbaru