oleh

Minta Maaf dan Kembalikan Uang Rakyat

Kota Bima, Kahaba.- Fenomena penyelewengan biaya perjalanan dinas yang mengemuka di gedung legislatif menjadi sorotan tersendiri para akademisi. Kepada sejumlah anggota DPRD Kota Bima yang diketahui kabur saat kegiatan studi banding di Kota Batam beberapa waktu lalu, diminta secara “gentlemen” mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat juga dengan sukarela mengembalikan uang yang dikorup sebelum penegak hukum memproses.

Baca:   Jaksa Respon Kasus SPPD Beppeda
Minta Maaf dan Kembalikan Uang Rakyat - Kabar Harian Bima
Ilustrasi / gambar: matanews.com

Menjadi masalah wakil rakyat adalah moral politik, harusnya jadi panutan malah membuat moral mereka sendiri yang terjual hanya dengan uang padahal mereka sudah mendapatkan kesejahteraan yang cukup dari uang rakyat. Demikian disampaikan Akademisi STISIP Mbojo-Bima, Syarif Ahmad kepada media ini Selasa (3/7).



 Menurut Syarif moral dewan kini diibaratkan air dan miyak dimana kepentingan pribadinya saja yang terus diperhatikan sementara kepentingan rakyat jauh dari bayangan mereka. Yang ada hanya kepentingan terselubung dari setiap deal-deal kebijakan yang terjadi antara mereka dan pemerintah. Bila benar para wakil rakyat tersebut tidak ikut dalam kegiatan studi banding kemudian mengambil uangnya saja maka sama saja hal tersebut merampas alias merampok uang rakyat karena sejatinya uang APBD adalah uang rakyat.

Baca:   Dewan Ingatkan Aparat untuk Serius Tangani Kasus Pembunuhan Putri

Oleh karena itu tegas Syarif penegak hukum kini jangan lagi hanya jadi penonton, segera mengambil sikap proses para wakil rakyat tersebut. Juga kepada wakil rakyat dimaksud agar secara jentel meminta maaf secara terbuka kepada rakyat jangan terus berkelit sekaligus segera kembalikan uang APBD yang dibawa kabur.[BS]


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.