oleh

LMND Dukung Pembentukan Pansus Tanah Amahami

Kota Bima, Kahaba.- Bergulirnya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima untuk menelusuri kasus penimbunan Teluk Bima di Amahami mendapat dukungan dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Bima. (Baca. Pansus Tanah Amahami Menunggu Sikap Banmus)

Ilustrasi
Ilustrasi

Menurut Ketua LMND Bima, A Rafik, pembentukan Pansus tersebut memang harus dilakukan. Sebab, dari dulu persoalan penimbunan tanah di Amahami dan Lingkungan Bonto terindikasi melanggar hukum.



“Mahasiswa telah menyuarakan indikasi penyimpangan itu sejak dulu. Namun, sepertinya tidak ada keseriusan dari penegak hukum maupun Legislatif untuk menelusurinya,” kata A Rafik dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (22/3) siang. (Baca. Pansus Tanah Amahami Dijadwalkan Pada Sidang II)

Baca:   Pembelian Tanah Rp 2 Miliar Untuk Lahan Perkantoran Pemkot Bima

Dirinya melihat, penimbunan Teluk Bima tidak hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga berdampak pada kerusakan hutan bakau yang telah ada sejak dulu. Tanah tersebut diindikasi dikuasai oknum tertentu, padahal dulunya merupakan kawasan laut.

“Sangat aneh ketika kawasan laut itu dikapling dan disertifikat. Jelas ini pelanggaran dan kami menduga terjadi konspirasi antar pihak-pihak tertentu,” ujarnya. (Baca. Pimpinan Dewan Dinilai Abaikan Usulan Pansus)

Baca:   Bentuk Pansus, Dewan Mulai Bubuhkan Tandatangan Dukungan

Hal itulah kata dia, yang menjadi pertimbangan mengapa terbentuknya Pansus sangat penting. Untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut dan menungkap siapa yang terlibat dibalik penimbunan Teluk Bima.

“Kami sangat mendukung rencana Legislatif. Cuman kami ingatkan agar tidak membodohi publik dengan janji dan wacana. Bila itu terjadi, kami siap berada dibarisan depan untuk turun menyuarakannya,” tegas dia.

Baca:   PKL Amahami Dibongkar

A Rafik juga berharap, pembentukan Pansus terkait Tambang Marmer Oi Fo’o bisa segera direalisasikan. Legislatif dimintanya tidak menutup mata dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa selama ini terkait keberadaan Tambang Marmer.

“Marmer ini persoalan klasik, sudah jelas tidak ada konstribusinya untuk daerah. Tapi kok aneh, pemerintah tidak bersikap,” kritiknya.

*Ady


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

3 komentar

  1. mimpi anda klo bisa di pansus….. tanyain berapa harga diri DPRD sudah dibayar oleh pemerintah…. klo berani ya dari dulu sayang… tp krn udah kong kali kong ya biasa 3 seribu aja cukup

  2. benar mas casano…. DPRD itu manusia… dan manusia butuh uang….. uang receh aja cukup buat DPRD untuk balikin dana masuk pintu DPRD klo ada sisa tabung buat bayar suara lagi….. hal yg mustahil terjadi DPRD berani sama pemerintah… di kasih uang receh aja udah cukup ha……………………….

  3. apa sh kasus yang bisa DPRD angkat selama ini… bisanya berkoar di media….. ujungnyax di kasih recehan aja cukup…….. mana ada kasus yang di angkat DPRD… toh mereka aja dapat jatah proyek ha……………………… tanyain berapa DPRD dapat proyek tahun ini… apa udah cukup atau kurang…. klo yang kurang biasanya teriak omong ongkos mau minta jatah kurang hny itu… akhinya media di manfaatin cuma buat cari keuntungan DPRD….