Kota Bima, Kahaba.- Bergulirnya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima untuk menelusuri kasus penimbunan Teluk Bima di Amahami mendapat dukungan dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Bima. (Baca. Pansus Tanah Amahami Menunggu Sikap Banmus)
Menurut Ketua LMND Bima, A Rafik, pembentukan Pansus tersebut memang harus dilakukan. Sebab, dari dulu persoalan penimbunan tanah di Amahami dan Lingkungan Bonto terindikasi melanggar hukum.
“Mahasiswa telah menyuarakan indikasi penyimpangan itu sejak dulu. Namun, sepertinya tidak ada keseriusan dari penegak hukum maupun Legislatif untuk menelusurinya,” kata A Rafik dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (22/3) siang. (Baca. Pansus Tanah Amahami Dijadwalkan Pada Sidang II)
Dirinya melihat, penimbunan Teluk Bima tidak hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga berdampak pada kerusakan hutan bakau yang telah ada sejak dulu. Tanah tersebut diindikasi dikuasai oknum tertentu, padahal dulunya merupakan kawasan laut.
“Sangat aneh ketika kawasan laut itu dikapling dan disertifikat. Jelas ini pelanggaran dan kami menduga terjadi konspirasi antar pihak-pihak tertentu,” ujarnya. (Baca. Pimpinan Dewan Dinilai Abaikan Usulan Pansus)
Hal itulah kata dia, yang menjadi pertimbangan mengapa terbentuknya Pansus sangat penting. Untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut dan menungkap siapa yang terlibat dibalik penimbunan Teluk Bima.
“Kami sangat mendukung rencana Legislatif. Cuman kami ingatkan agar tidak membodohi publik dengan janji dan wacana. Bila itu terjadi, kami siap berada dibarisan depan untuk turun menyuarakannya,” tegas dia.
A Rafik juga berharap, pembentukan Pansus terkait Tambang Marmer Oi Fo’o bisa segera direalisasikan. Legislatif dimintanya tidak menutup mata dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa selama ini terkait keberadaan Tambang Marmer.
“Marmer ini persoalan klasik, sudah jelas tidak ada konstribusinya untuk daerah. Tapi kok aneh, pemerintah tidak bersikap,” kritiknya.
*Ady
Komentar