Kota Bima, Kahaba.- Pengurus Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Nusa Tenggara (LPKP-NT) resmi dikukuhkan Sabtu (26/03) di Pondok Pesantren AL-Ikhwan H. Sanudin Salama.
Ketua Umum LPKP-NT H. Zainul Arifin dalam sambutannya menyampaikan, kehadiran LPKP-NT merupakan penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintah. Pasalnya, lembaga yang baru didirikan itu akan memantau kebijakan-kebijakan publik, baik ditingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
“Kami hadir karena merasa prihatin dengan kondisi Indonesia lebih khusus di NTB. Banyak masyarakat yang berteriak karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan Hukum yang ada,” ujarnya.
Selain itu juga, kehadiran Lembaga LPKP memiliki makna dalam mengatasi persoalan, baik terhadap kebijakan hukum maupun persoalan pemerintahan karena lembaga ini adalah lembaga pemantau kebijakan publik, termasuk persoalan korupsi.
“Kehadiran lembaga ini untuk meluruskan persoalan-persoalan, bukan untuk mencari persoalan,” aku mantan Bupati Bima ini.
Dalam pengurus inti LPKP-NT, banyak dari mantan birokrasi-birokrasi senior, seperti Mantan Wakil Walikota Bima H. Umar H. Abubakar Husen, Mantan Wakil Bupati Bima Usman AK, Mantan Sekda, mantan Kadis Dikpora Zubair HAR serta lainnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis sangat mengapresiasi hadirnya lembaga LPKP-NT. Dirinya juga akan mengajak kerjasama dalam hal berbagi data. Sebab, dalam mengawai kebijakan pemerintah, tidak mampu dilakukan oleh lembaga DPR.
“Saya mendorong lembaga ini untuk mengatensi khusus untuk mengawal kasus-kasus yang nunggak seperti kasus yang melibatkan oknum wakil ketua DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lainnya,” tuturnya.
*Eric
