Kota Bima, Kahaba.- Dalam rangka mewujudkan program prioritas Nasional menuju universal acces pada sektor sanitasi, air minum, serta penuntasan kawasan kumuh, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB bersama Dinas PU dan Bappeda Kota Bima menggelar kegiatan sosialisasi gerakan 100-0-100, sekaligus sinkronisasi usulan program Bidang PU Cipta Karya Tahun 2016 – 2019, di Aula Kantor Walikota Bima, Jumat (15/4).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Walikota (Wawali) Bima H. Arahman H. Abidin. Turut hadir dalam sosialisasi ini anggota Komisi 3 DPRD Kota Bima, Asisten 2, Kadis PU, serta sejumlah pejabat Lingkup Pemerintah Kota Bima. Peserta berasal dari dinas teknis terkait berjumlah 30 orang.
Dalam sambutannya, Wakil Walikota menyampaikan upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2015-2019 Bidang Cipta Karya dinilai cukup berat, salah satunya adalah target 100-0-100, yaitu 100 persen pemenuhan sarana sanitasi layak, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen ketersediaan air minum.
Dikatakannya, untuk mencapai target ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, karena berdasarkan data Kementerian PUPR saat ini, capaian akses air minum baru mencapai 67 persen, akses sanitasi layak 60 persen dan masih ada 12 persen kawasan permukiman kumuh.
“Untuk keberhasilan pencapaian target ini, yang diperlukan adalah penguatan peran satker terkait untuk mengawal perencanaan dan penganggaran, serta kolaborasi multisektor, juga membangun komunikasi yang intens antar semua pihak,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ihya Ghazali.
Kegiatan sosialisasi diisi dengan pemaparan materi tentang rencana aksi Kota Bima menuju universal acces air minum dan sanitasi serta penuntasan kawasan pemukiman kumuh tahun 2019 oleh Bappeda Kota Bima, dan rencana aksi daerah 100-0-100 oleh PPK bidang cipta karya Dinas PU Provinsi NTB, Marjoko.
Menurut penjelasan Marjoko, strategi pelaksanaan gerakan 100-0-100 dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu, membangun sistem melalui pembangunan infrastruktur permukiman skala regional dan penyusunan masterplan, memfasilitasi pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota, dan pemberdayaan masyarakat untuk skala lingkungan.
“Selain itu, perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Kota, sehingga tercipta keterpaduan pembangunan yang sesuai dengan amanat pembangunan nasional,” paparnya.
*Bin/Hum
