Kabar Bima

Pak Dewan…,Rabadompu Timur Belum Punya Polindes!

239
×

Pak Dewan…,Rabadompu Timur Belum Punya Polindes!

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Sejak mekar dari kelurahan induk beberapa tahun lalu, hingga kini Kelurahan Rabadompu Timur belum memiliki Polindes sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat.

DPRD Kota Bima Dapil III Reses di Kelurahan Rabadompu Timur. Foto: Ady
DPRD Kota Bima Dapil III Reses di Kelurahan Rabadompu Timur. Foto: Ady

Aspirasi ini disampaikan masyarakat Kelurahan Rabadompu Timur saat agenda reses Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan III, Rabu (20/4) sore di halaman kantor kelurahan setempat.

Pak Dewan…,Rabadompu Timur Belum Punya Polindes! - Kabar Harian Bima

“Tolong dibantu masyarakat kami Pak Dewan. Perjuangkan pembangunan Polindes untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat karena sampai sekarang belum ada,” kata perwakilan warga, Irwan.

Selain Polindes, aspirasi lain yang disampaikan masyarakat yakni meminta Wakil Rakyat untuk memperjuangkan kembali dana bergulir bagi para pedagang bakulan. Dana bergulir dinilai sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para pedagang untuk membantu peningkatan ekonomi.

Kemudian aspirasi lainnya juga lebih banyak meminta pembangunan fisik. Seperti drainase, perbaikan jalan, pembukaan jalan ekonomi, dan pembuatan Peraturan Daerah mengenai Minuman Keras (Miras).

Terkait Polindes, Duta PDIP, Taufikurrahman mengaku siap memperjuangkannya dalam APBD. Asalkan masyarakat sudah menyediakan lahan untuk pembangunan Polindes. Sebab, selama ini rencana pembangunan gedung selalu terkendala karena tidak tersedianya lahan.

“Asalkan sudah ada tanah, kami siap menindaklanjutinya untuk dialokasikan dalam APBD. Karena keberadaan Polindes memang sangat penting di setiap kelurahan untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat,” terangnya.

Sementara terkait dana bergulir, menurut Duta PKS, H Armansyah memang saat ini alokasi anggarannya sudah dihentikan sementara. Pemerintah beralasan, karena dana bergulir terkendala pada pengembaliannya. Hampir sebagian besar masyarakat yang mendapat pinjaman tidak mengembalikan sehingga menyebabkan perputarannya macet.

“Namanya dana bergulir seharusnya terus bergulir, tetapi yang ada dana bergulir itu macet. Pemerintah melalui Bagian Ekonomi telah berupaya menagih, tetapi pengembaliannya tidak maksimal sehingga terpaksa dihentikan sementara,” ujar dia.

Keberadaan dana bergulir sambungnya, memang sangat penting untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pedagang bakulan. Ke depan pihaknya bersama 25 Anggota Dewan lain akan memperjuangkan kembali agar alokasi dana bergulir tetap ada.

“Cuman nanti, memang harus dipikirkan kembali sistem perputaran dana bergulir yang efektif agar tidak macet seperti saat ini,” tandasnya.

Terkait dengan aspirasi lain dari masyarakat, pihaknya akan menampung dan tetap memperjuangkannya dalam APBD. Hanya saja, akan dilihat skala prioritas kebutuhan masyarakat banyak bukan karena kebutuhan individu atau kelompok masyarakat saja.

*Ady