Kota Bima, Kahaba.- Warga Kelurahan Dodu mengeluhkan perilaku Pegawai PDAM Bima, Marwen Abubakar yang mendistribusikan air bersih ke sejumlah pemukiman warga setempat, dengan mengambil keuntungan hingga jutaan rupiah.
Air tersebut justeru diambil dari proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), padahal proyek tersebut belum diserahterima kepada Pemerintah Daerah. Anehnya lagi, Marwen tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan, bahkan RT dan RW setempat.
Burhan, Ketua RT 08 Kelurahan Dodu menjelaskan, distribusi air ke puluhan rumah itu sudah sepekan lalu. Masyarakat yang menerima penyaluran air dimintai biaya dengan nominal yang variatif, mulai dari Rp 500 Ribu hingga Rp 1,5 juta. Pemasangan saluran air itu pun tidak disertai dengan meteran air.
“Ini tidak boleh dilakukan, karena warga yang mendapatkan penyaluran air dari SPAM itu tidak dikontrol penggunaannya, karena tidak ada meteran air,” sorotnya.
Cara yang dilakukan Marwen justeru menyebabkan kecemburuan bagi warga sekitar, terutama warga yang sudah memakai air PDAM dan memiliki meteran air. Karena penggunaan airnya harus dikontrol. Sementara masyarakat yang pemasangannya melalui Marwen, memakai air dengan sesukanya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk bersikap, karena air tersebut belum diserahkan ke Pemerintah dan belum difungsikan. Cara yang dilakukan Marwen meresahkan warga di Kelurahan Dodu.
Direktur Tekhnis PDAM Bima, H. Maman yang ditemui di ruangannya mengaku baru mengetahui adanya pemasangan air tersebut. Namun dirinya memastikan, pemasangan itu bukan dari PDAM Bima.
“Kami tidak tahu apa yang telah dilakukan Marwen. Kalau urusannya dengan PDAM, harus ada meteran air” tuturnya.
Untuk menindaklanjuti keluhan dari warga Dodu, pihaknya akan segera memanggil Marwen untuk klarifikasi. Karena tidak boleh menyalurkan air tanpa meteran, apalagi diambil dari SPAM yang belum bisa beroperasi dan diserahkan ke Pemerintah.
Pada saat itu H. Maman sempat menghubungi Marwen via Telepon Genggam dan menanyakan persoalan itu. Marwen mengakui penyaluran air dari SPAM tersebut, tapi dia membantah jika menarik biaya kepada warga hingga Rp 1,5 juta.
“Saya tidak mengambil uang warga sepeserpun. Masyarakat sendiri yang membeli alat untuk penyaluran air,” tegasnya.
Ia juga mengakui, SPAM belum diserahkan ke Pemerintah Kota Bima, dan statusnya kini masih milik kontraktor. Kemudian mengenai penyaluran air, itu dilakukan atas inisiatifnya. Karena air terus menetes dan sayang jika tidak dimanfaatkan.
“Kalau tidak disalurkan ke masyarakat, sayang airnya akan terbuang percuma. Kemudian apabila dibiarkan, pipa pipa yang terpasang akan jebol. Jadi, syukur ada masyarakat yang mau memanfaatkan. ” tuturnya.
Ditanya kenapa belum berkoordinasi dengan Pemerintah, Marwen menjawab, karena SPAM belum diserahkan ke Pemerintah.
“Saya juga mengalirkan air itu bukan sebagai kapasitas pegawai PDAM, tapi penanggungjawab proyek SPAM tersebut,” tambahnya.
*Bin
