Kota Bima, Kahaba.- 46 siswa SMK 45 Kota Bima yang tidak hadir saat UN 2016 mengundang tanda tanya banyak pihak, termasuk dari Dinas Dikpora Kota Bima. Diduga, siswa yang tidak hadir, merupakan siswa yang tidak pernah ada di sekolah tersebut.
Manipulasi data siswa fiktif berpotensi terjadi disejumlah Sekolah Swasta, tujuannya tentu ingin mendapatkan keuntungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan syarat pemenuhan jam belajar guru untuk mendapatkan sertifikasi.
Dugaan itu juga pernah disampaikan Kepala Dikpora Kota Bima, H. Alwi Yasin beberapa waktu lalu. Kata dia, penyumbang banyaknya siswa yang tidak lulus yakni dari Sekolah Swasta. Yang mencengangkan, yang tidak lulus ini malah lebih banyak dari siswa yang tidak hadir UN.
Kepala SMK 45 Kota Bima Syarif Hidayatullah, tidak menampik jika sekolahnya menyumbang siswa dengan tingkat tidak lulus paling banyak. Namun ia membantah, siswa yang tidak lulus tersebut merupakan hasil rekayasa.
“Semua siswa kami benar adanya, dan telah terdaftar melalui Daftar Nominasi Tetap (DNT) di Kota Bima bahkan di tingkat pusat,” ujarnya, Kamis (26/5).
Kata dia, 46 siswa yang tidak hadir dan dinyatakan tidak lulus tersebut, karena keberadaannya yang kurang bisa dijangkau di wilayah Kota Bima, bahkan sering berpindah-pindah tempat tinggal. Sehingga menyebabkan pihak sekolah kesulitan untuk mengecek keberadaan siswa.
“Pada pertengahan hingga akhir tahun 2015, seluruh siswa kelas XII berjumlah 132 orang dan telah menyatakan ikut UN 2016. Tapi saat pelaksanaan UN, tercatat 46 siswa yang tidak hadir, tanpa diketahui alasannya,” bebernya.
Dari 46 siswa yang tidak lulus tersebut, sambungnya, 20 siswa murni dari kelas XI, sedangkan 26 siswa lainnya merupakan siswa tahun lalu yang masih sekolah, karena dinyatakan tidak lulus sehingga harus mengulang kembali pelajaran tahun lalu.
“Kami sudah berupaya mencari 46 siswa tersebut, namun hanya 14 siswa yang berhasil ditemui. Sisanya mungkin sudah berpindah ke sekolah lain, dan luar daerah,” tandasnya.
Untuk itu, pihak SMK 45 juga berharap, pengawasan siswa juga harus dilakukan Dinas Dikpora dan Pengawas. Jika seluruh dibebankan kepada sekolah, tentu akan menyedot anggaran operasional yang lebih banyak.
“Jika kami harus mencari satu persatu, maka biaya akan membengkak dan mengurangi gaji pegawai sekolah,” tambahnya.
*Eric
