oleh

Bakesbangpol Ikut Rakor Penanganan Konflik Sosial

-Kabar Bima-10 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti tim terpadu Penanganan Konflik Sosial se-NTB yang diselenggarakan di Kota Mataram.

Kepala Bakesbangpol Kota Bima Ach. Fathoni (Depan Kanan) dan Sugiarto saat mengikuti Rakor Penanganan Konflik Sosial. Foto: Eric
Kepala Bakesbangpol Kota Bima Ach. Fathoni (Depan Kanan) dan Sugiarto saat mengikuti Rakor Penanganan Konflik Sosial. Foto: Eric

Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta undangan lainnya yang termasuk dalam Tim Penanganan Konflik Sosial tingkat kota dan kabupaten.

Kabid Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik Bakesbangpol, Sugiarto menuturkan, Rakor diselenggarakan sebagai bentuk sosialisasi dalam rangka penyusunan rencana aksi (Action Plan) Tim.

“Rakor digelar dalam rangka penyampaian ketentuan-ketentuan baru termasuk aspek kelembagaan. Juga dalam rangka penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial di Kota Bima,” ujar Sugiarto.

Hasil dari penyusunan rencana aksi ini, sambung sugiarto, akan diterapkan dalam forum rapat koordinasi tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada tingkat Kecamatan se-Kota Bima. Karena tim terpadu telah terbentuk di tiap kecamatan, maka akan segera kami berikan informasi untuk ditindak lanjuti.

Untuk saat ini, kata dia, penanganan konflik di Kota Bima telah dilakukan upaya maksimal, baik dari sisi pencegahan, pengamanan hingga proses islah agar konfilk tidak meluas. Untuk penanganan konflik di Kota Bima, dapat dilakukan pencegahan agar tidak meluas. Seperti yang terjadi di kelurahan Penaraga dan Rabangodu beberapa waktu lalu, dapat diselesasikan secara kekeluargaan dan jalan damai dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Lebih lanjut Sugiarto menjelaskan, penanganan konflik mencerminkan asas kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, bhineka tunggal ika, keadilan, ketertiban, partisipatif dengan tidak memihak dan tidak membeda-bedakan.

“Jika asas tersebut dilanggar, maka akan memicu kehadiran konflik. Dan penanganan konflik harus dimulai dari usaha antisipasi dan pencegahan, agar tidak terjadi konflik,” tegasnya.

Untuk itu langkah penanganan konflik, tidak hanya meliputi proses penyelesaian yang sifatnya kuratif, tetapi juga langkah preventif berupa pembinaan dan pengawasan agar dapat mencegah konflik terulang kembali.

*Eric

Komentar

Kabar Terbaru