Kota Bima, Kahaba.- Setelah praktek suap penerimaan siswa baru di SMAN 1 Kota Bima diungkap oleh Dinas Dikpora, dan mendapat sorotan dari Dewan. Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Kepala Sekolah setempat membantah itu bukan suap, tapi sumbangan sukarela wali murid. (Baca. SMAN 1 Terbukti Terima Suap Saat Terima Siswa Baru)
“Benar kami menerima uang Rp 3 juta dari wali murid sebagai bentuk sumbangan sukarela. Tapi itu bukan berdasarkan permintaan dari sekolah,” tegas Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Kota Bima, Rudy kepada, Selasa (12/7).
Menurutnya, Sekolah tidak bisa menolak sumbangan dalam bentuk apapun. Baik itu bersifat materi ataupun bantuan dalam bentuk lain. Karena menilai sumbangan sangat membantu dalam pembangunan di sekolah. (Baca. Dewan Minta Walikota Bima Copot Kepala SMAN 1)
Terbukti, setiap sumbangan yang diberikan wali murid, maupun beberapa pejabat daerah Kota maupun Kabupaten Bima, telah diwujudkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
“Sumbangan yang diberikan tidak masuk kantong pribadi, tapi untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Ini dilakukan setelah dihapusnya Komite, sehingga anggaran BOS tidak cukup untuk membangun SMAN 1 Kota Bima,” ucapnya. (Baca. SMAN 1 Wajar Dapat Predikat Sekolah tidak Jujur)
Terkait pengumuman PPDB sebanyak dua kali, Rudy juga membantannya. Karena pengumuman dilakukan hanya satu kali. Meskipun ada penambahan siswa baru yang diterima dari 366 siswa, menjadi 374 siswa. Itu dilakukan untuk mencukupi kuota 11 rombel, dimana masing-masing rombel dimaksimalkan sampai 34 siswa.
“Kami sekolah yang paling dirugikan. Dimana hanya menerima 34 siswa dari setiap rombel, sedangkan batas maksimal itu 36 siswa. Dibandingkan sekolah lain, justeru banyak yang menerima 36 atau lebih,” ungkapnya.
Di ruangan yang sama, Kepala SMAN 1 Kota Bima, Syafruddin menambahkan, pengumuman kelulusan siswa telah sesuai prosedur dan mekanisme sekolah. Berdasarkan urutan perengkingan nilai siswa saat melakukan tes, pihaknya mengambil urutan 1 sampai dengan 374 siswa, sesuai dengan kebutuhan 11 Rombel.
“Saya beserta panitia berani mempertanggungjawabkan hasil PPDB,” katanya.
Kemudian terkait permintaan Dinas Dikpora dan anggota DPRD agar dirinya dicopot sebagai Kepala Sekolah, Syafruddin enggan mau berkomentar jauh, karena itu kewenangan Kepala Daerah.
“Mengenai usulan pencopotan, saya no coment,” tambahnya.
*Eric
