Kota Bima, Kahaba.- Komisi III DPRD Kota Bima menggelar pertemuan dengan Lurah Sarae, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), BLH, Dinas PU, Camat Rasanae Barat, Rabu (13/7) guna membahas protes warga soal pembanguna Tower di Lingkungan Gilipanda Kelurahan Sarae.
Ketua Komisi III, Alfian Indrawirawan usai pertemuan menjelaskan, hasil pertemuan tersebut dirinya dengan tegas meminta kepada Lurah Sarae dan Kepala DTKP untuk mengentikan proses pembangunan Tower tersebut. Karena sampai saat ini belum memiliki Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kami meminta kepada DTKP dan Lurah dan Lurah Sarae untuk menghentikan proses pembangunannya, hingga seluruh persyaratan terpenuhi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga meminta kepada Kepala DTKP untuk tidak mengeluarkan pernyataan terkait mendirikan bangunan, tanpa memiliki Dokumen IMB, kemudian berdampak pada keresahan warga.
“Jika kami dengar aturan yang dibacakan pihak DTKP tentang pendirian bangunan, maka pembangunan Tower itu tidak boleh dilakukan sebelum ada IMB,” ujar duta Partai Golongan Karya itu .
Kepada Lurah Sarae juga dengan tegas dia meminta, untuk tidak mengikuti aturan yang salah. Tidak mengikuti permintaan hanya dari pemilik lahan. Karena, warga disekitar Tower juga akan menerima dampak langsung.
“Dari hasil perkembangan pertemuan kami, ternyata Tower yang ada di Kota Bima, masih banyak yang belum memiliki Izin. Disinilah kelemahan dari DTKP,” ungkapnya.
*Bin
