oleh

DPD LPM Kota Bima Gelar Mukerda Perdana

-Kabar Bima-5 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bima, Kamis (14/7) menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) perdana sejak dilantik beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel La Ila Kota Bima. Dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Bima, H A Rahman H Abidin.

Mukerda Perdana DPD LPM Kota Bima. Foto: Ady
Mukerda Perdana DPD LPM Kota Bima. Foto: Ady

Pembukaan Mukerda dihadiri pula oleh Asisten I Setda Kota Bima, M Farid dan sejumlah Pimpinan BUMN. Sedangkan peserta Mukerda melibatkan Ketua dan Pengurus LPM tingkat kelurahan maupun DPD LPM Kota Bima.

Dalam laporannya Ketua Panitia Kegiatan, Abdul Syukur mengatakan, Mukerda merupakan forum untuk mengevaluasi kinerja LPM, memantapkan program yang telah disusun, meningkatkan kerjasama DPD dan Pengurus LPM tingkat kelurahan, serta mendorong semangat pengurus untuk memperluas jejaring dalam menyukseskan program kerja.

“Mukerda ini sangat penting, terutama bagi Ketua dan Pengurus LPM se-Kota Bima sebagai upaya untuk menyatukan persepsi menjalankan program ke depan,” jelasnya.

Ketua DPD LPM Kota Bima, Gufran menjelaskan, selain untuk mengevaluasi program, Mukerda juga bertujuan untuk menetapkan program maupun keputusan yang dihasilkan bersama pengurus.

Melalui kesempatan itu, Gufran juga menyampaikan kendala yang dihadapi sejak DPD LPM terbentuk. Diantaranya, belum memiliki sekretariat tetap sebagai tempat berkantor menjalankan aktivitas. Serta tidak sebandingnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, mengingat banyak agenda dan program LPM.

“Rasanya tidak berlebihan permintaan kami ini. Apalagi, LPM merupakan mitra strategis pemerintah untuk mendukung percepatan rencana pembangunan di Kota Bima. Mudah-mudahan pemerintah tidak alergi dengan LPM,” tuturnya.

Wakil Walikota Bima, H A Rahman H Abidin dalam sambutannya, merespon positif terbentuknya DPD LPM Kota Bima. Ia juga menanggapi keluhan LPM soal belum tersedianya sekretariat dan masih kurangnya dukungan dana.

“Tambahan anggaran tidak masalah, yang penting perlihatkan kinerja kongkrit. Begitu pula keinginan untuk punya kantor pun tidak masalah. Dengan catatan, mampu memberikan kontribusi nyata untuk daerah,” tandasnya.

*Ady

Komentar

Kabar Terbaru