oleh

Bupati Bima Ikut KKN STIE di Maria Utara

-Kabar Bima-13 kali dibaca

Kabupaten Bima, Kahaba.- Disela kesibukan tugas kedinasan, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang juga masih menjadi mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima, mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang XIV di Posko Desa Maria Utara Kecamatan Wawo.

Bupati Bima saat bersama peserta KKN STIE Bima di Wawo. Foto: Hum
Bupati Bima saat bersama peserta KKN STIE Bima di Wawo. Foto: Hum

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menghadiri seminar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dengan tema ‘BUMDes Sebagai Wadah Pengembangan Usaha Masyarakat’, dan menjadi narasumber pada kegiatan yang digagas 24  mahasiswa KKN STIE Bima.

Bupati mengatakan, berlakunya Undang-Undang tentang Desa, memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat, untuk mengembangkan segala potensi dan sumber yang ada di masing-masing desa.

“BUMDes tidak hanya nama tetapi harus mempunyai aktivitas. Di banyak daerah, banyak Desa yang sudah memiliki BUMDes dan memiliki kegiatan yang mampu mendorong peningkatan taraf ekonomi masyarakat Desa,” ujarnya.

Mudah-mudahan, harapnya, melalui pendampingan dan alokasi dana yang ada, BUMDes dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Bupati, pelatihan BUMDes penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan di tingkat Desa. Kepada Kepala Desa, Bupati secara khusus menginstruksikan agar dapat meningkatkan peran dalam menyikapi kebutuhan masyarakat desa.

“Kades harus cermat melihat  kebutuhan masyarakat untuk dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Oleh karena itu, penting bagi Kades untuk bisa memilih Ketua Kelompok yang tidak hanya memiliki kemampuan melakukan pendekatan dengan masyarakat desa, tetapi juga bisa berkoordinasi dengan BPMDes, membahas secara seksama berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi di dalam pengelolaan BUMDes  tersebut,” jelasnya.

Akhirnya, Bupati berharap agar pengelola menunjukkan kinerja dan mampu mempertanggungjawabkan dana karena masyarakat berhak untuk mengetahui penggunaan anggaran.

*Bin/Hum

Komentar

Kabar Terbaru