Kabar Bima

Ada Mafia di PLTU Bonto, Anggota DPR RI Kaget

263
×

Ada Mafia di PLTU Bonto, Anggota DPR RI Kaget

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Warga Kelurahan Kolo Julkifli memanfaatkan pertemuan agenda reses Anggota Komisi VI DPR RI H. Kurtubi untuk menyampaikan kondisi PLTU Bonto yang hingga saat ini tidak jelas nasibnya.

Reses Anggota Komisi VII DPR RI H. Kurtubi didampingi Anggota DPRD Kota Bima Muthmainnah. Foto: Bin
Reses Anggota Komisi VII DPR RI H. Kurtubi didampingi Anggota DPRD Kota Bima Muthmainnah. Foto: Bin

Julkifli pada kesempatan penyampaian aspirasinya di Kelurahan Monggono itu mengungkapkan, ada lingkiran mafia yang bermain di PLTU Bonto, karena pekerjaannya sampai saat ini tidak kunjung usai.

Ada Mafia di PLTU Bonto, Anggota DPR RI Kaget - Kabar Harian Bima

“Sudah 5 tahun nasib PLTU itu tidak jelas, kondisinya memperihatinkan. Pekerjanya lari dari tanggungjawab,” ungkapnya dihadapan anggota Komisi yang membidangi ESDM tersebut.

Padahal, kata dia, dulu keberadaan PLTU itu disebut – sebut sebagai solusi persoalan kelistrikan warga Bima. Tapi hingga saat ini, tidak ada kejelasan. PLTU itu telah berubah menjadi tempat rongsokan.

“Makanya saya bilang ada mafia di PLTU Bonto itu, karena pekerjaannya tidak dilanjutkan,” tudingnya.

Untuk itu, dirinya memohon kepada H. Kurtubi agar menindaklanjuti permasalahan tersebut, agar keberadaan PLTU Bonto bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai hajatan awal.

Anggota Komisi VI DPR RI H. Kurtubi yang mendengarkan aspirasi itu terlihat kaget. Seolah tidak percaya, dirinya pun meminta penjelasan yang lebih tekhnis kepada warga lain yang mengetahui kondisi PLTU Bonto.

“Ko’ bisa ya. Saya malah baru tahu sekarang. Wah, ini bahaya, harus cepat dicarikan solusinya,” katanya dengan nada keheranan.

Menurut duta Partai Nasdem itu, kondisi PLTU Bonto yang tidak diselesaikan itu tidak boleh dibiarkan. Harus ada solusi dan tidak boleh dibiarkan seperti itu. Tapi sebelumnya, harus didentifikasi semua masalahnya.

“Ini menjadi atensi khusus saya dan akan saya sampaikan ke Komisi. Kami juga akan segera agendakan memanggil kementrian terkait. Karena kami juga memiliki kewenangan,” janjinya.

*Bin