Kabar Bima

BEM STISIP Gelar Demo di Kantor Pemkot

294
×

BEM STISIP Gelar Demo di Kantor Pemkot

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Ratusan Mahasiswa Baru (Maba) Sekolah TInggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Mbojo Bima menggelar aksi demonstrasi, Senin, 10 September 2012 di depan kantor Pemerintah Kota Bima. Demonstasi itu digelar sebagai bentuk latihan mahasiswa baru untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi sosial masyarakat.

BEM STISIP Gelar Demo di Kantor Pemkot - Kabar Harian Bima
BEM STISIP Mbojo Bima Menggelar Aksi di Depan Kantor Pemrintah kota Bima, Senin, 10 September 2012/foto: Buser

Kordinator Aksi, Ilham, dalam orasinya mendesak Pemerintah agar pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten di Kota Bima untuk segera diproses secepatnya. Ia mengharapkan agar Pemerintah Kota Bima menginventaris seluruh aset dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bima untuk menyerahkan sejumlah asset yang berada di Kota Bima. “Tidak mungkin ada dua daerah otonomi yang berdomisili dalam satu daerah administrasi,” ujarnya.

BEM STISIP Gelar Demo di Kantor Pemkot - Kabar Harian Bima

Orator lain, Dadang menambahkan, agar Pemerintah Kota Bima selalu transparan dalam setiap kebijakan dan program terutama masalah keuangan yang selama ini menjadi penyakit yang akut di Pemkot Bima.

Persoalan tambang marmer di Kelurahan Nitu pun disorot pasukan orange ini.  Mereka mengharapkan agar Pemerintah Kota Bima tidak mengedepankan kepentingan perusahaan dan menelantarkan masyarakat di kawasan lingkar tambang.

 “Kami akan selalu mengawal kebijakan setiap kebijakan yang di ambil pemerintah Kota maupun Kabupaten Bima agar tetap mengedepankan kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan pejabat dan golongannya,” lantang Dadang disambut tepuk tangan para peserta aksi.

Di tempat yang sama, Ketua BEM STISIP, Agus Salim menjelaskan, aksi yang digelar bersama Mahasiswa Baru ini adalah bentuk sikap mahasiswa yang selalu peka terhadap persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Aksi ini  sebagai bentuk kontrol kami pada setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat pada umumnya,” ujar Agus kepada Kahaba. [BS]