Kabar Bima

PAD Rendah, Komisi II Minta Bupati Beri Sanksi SKPD 

246
×

PAD Rendah, Komisi II Minta Bupati Beri Sanksi SKPD 

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Ketua Komisi II, Suryadin meminta kepada Bupati Bima menerapkan sistem reward (penghargaan) dan punishtmen (sanksi) terhadap SKPD terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD Rendah, Komisi II Minta Bupati Beri Sanksi SKPD  - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Suryadin. Foto: Ady

Menurut Suryadin, apabila SKPD mampu mencapai target PAD atau melebihi target maka harus diberikan reward sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Agar SKPD mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih.

PAD Rendah, Komisi II Minta Bupati Beri Sanksi SKPD  - Kabar Harian Bima

Sebaliknya kata dia, apabila SKPD tidak mampu mencapai target PAD atau bahkan jauh di bawah standar 50 persen maka harus diberikan punishment. Tujuannya juga sama, agar SKPD terkait bisa berbenah dan memperbaiki capaian PAD pada tahun berikutnya.

“Setiap pertemuan dengan eksekutif saya sering menyampaikan hal ini. Namun harus diingat, untuk menentukan target PAD itu harus melihat potensi SKPD dan memasang target begitu saja sehingga nanti tidak menjadi PAD fiktif,” ujarnya kepada media ini, Kamis (15/12) siang.

Disinggung soal Dinas PU yang berturut-turut gagal mencapai target PAD, Suryadin merasa heran. Padahal menurutnya, banyak potensi PAD yang bisa dikelola di Dinas PU.

“Jika memang alasannya karena kerusakan alat, harusnya diperbaiki. Karena sistem anggaran kita mendukung. Kan ada biaya di APBD itu untuk pengeluaran. Dan PAD itu sebenarnya imbas dari pengeluar dinas itu sendiri,” terang Politisi Golkar ini.

Agar capaian PAD maksimal lanjutnya, potensi yang dimiliki SKPD harus dikaji betul sehingga tidak salah menetapkan target. Sebab sistem belanja kita di daerah merupakan sistem belanja berimbang. Kalau PAD kurang yang masuk maka akan ada belanja yang tidak bisa dilaksanakan.

Karenanya, Suryadin mendorong SKPD yang mencapai PAD tinggi diberikan reward dan SKPD dengan capaian rendah diberikan punishment. Apalagi SKPD yang bertahun-tahun PAD-nya anjlok dinilainya sangat konyol bila tidak diveluasi.

“Tapi untuk urusan punishment itu kewenangan eksekutif untuk memberikannya,” tandas dia.

*Kahaba-03