Kota Bima, Kahaba.- Pekerjaan drainase pasca bencana banjir di Kota Bima terus mendapat kritik dari Komisi III DPRD Kota Bima. Bahkan sejumlah pekerjaan tersebut sudah dihentikan oleh para wakil rakyat itu, karena dinilai tidak sesuai prosedur.
Wakil Walikota (Wawali) Bima H. Arahman H. Abidin yang ditanya soal sorotan proyek drainase tersebut mengawalinya dengan kalimat tidak ingin berbalas pantun dengan anggota DPRD Kota Bima soal pekerjaan tersebut di media.
“Saya tidak mau berbalas pantun dengan teman-teman DPRD. Yang jelas pekerjaan itu penanganan darurat,” ujarnya, Selasa (7/3).
Arahman menjelaskan, pekerjaan itu dilakukan setelah hujan dan perkampungan terendam air, karena drainase tertimpun lumpur dan material banjir. Melihat kondisi itu, BNPB kemudian memerintahkan kepada Walikota Bima untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, untuk mengantisipasi.
“BNPB memerintahkan segera dilakukan normalisasi drainase. BNPB yang siapkan dana siap pakai,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Arahman menegaskan proyek itu bukan pekerjaan siluman. Karena dilakukan atas perintah dari Kementrian BNPB.
“Sekarang zaman terbuka. Didepan mata proyek dikerjakan, masa dibilang siluman,” tegasnya.
Wawali juga menjelaskan, administrasi pemerintahan tentang pekerjaan tersebut juga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena semuanya diawasi. Baik itu oleh BPKP, BPK, Inspektorat. Jika ada pekerjaan yang menyimpang dan dinilai tidak prosedural, maka ada Polisi dan Jaksa yang akan menindaklanjuti.
“Perlu kami ingatkan, semua pekerjaan yang bersumber dari anggaran negara, harus diaudit. Ada pengawas dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Jika ada persoalan, nanti akan dipanggil oleh Polisi dan Jaksa,” tuturnya.
Ditanya kapan pekerjaan drainase itu diselesaikan, Arahman mengaku pekerjaannya akan diselesaikan tahun ini. Anggaran dari BNPB juga sudah tersedia sebanyak Rp 13 Miliar.
“Insha Allah pekerjaannya diselesaikan tahun ini. Jadi tidak perlu khawatir. Drainase yang sudah digali, akan diperbaiki kembali,” terangnya.
*Kahaba-01
