Kabar Bima

Anggaran 180 Rumah Pasca Banjir Sudah Tersedia di Dinas Perumahan NTB

230
×

Anggaran 180 Rumah Pasca Banjir Sudah Tersedia di Dinas Perumahan NTB

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Anggaran pembangunan rumah pasca banjir rupanya sudah masuk di Perumahan Provinsi NTB. Saat ini, menunggu rekomendasi penyediaan lahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk segera dimanfaatkan.

Anggaran 180 Rumah Pasca Banjir Sudah Tersedia di Dinas Perumahan NTB - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kota Bima Dedy Mawardi. Foto: Bin

Anggota DPRD Kota Bima Dedy Mawardi mengakui dirinya sudah mendatangi Dinas Perumahan Provinsi NTB dan menanyakan keberadaan dana tersebut. Hasilnya, pihak Dinas tersebut mengakui dana dimaksud sudah ada bisa digunakan setelah ada rekomendasi penyediaan lahan dari Pemkot Bima.

Anggaran 180 Rumah Pasca Banjir Sudah Tersedia di Dinas Perumahan NTB - Kabar Harian Bima

“Anggaran itu untuk warga korban banjir yang rumahnya hanyut dan rusak parah. Jumlahnya kalau tidak salah sebanyak 180 unit,” ujar Dedy kepada media ini, Senin (7/8).

Dari hasil komunikasi tersebut, anggaran itu akan dikembalikan ke pemerintah pusat jika Pemkot Bima tidak cepat menyerahkan rekomendasi penyediaan lahan, sebelum pembahasan APBD perubahan berakhir.

“Sayang loh anggaran itu jika rekomendasi penyediaan lahan belum ada. Kasihan masyarakat nanti,” terangnya.

Untuk itu, anggota Komisi III itu berharap kepada Pemkot Bima melalui instansi terkait untuk secepatnya mengurus pembebasan lahan dan mengirim rekomeendasi penyediaan lahan ke Dinas Perumahan Provinsi NTB. Agar anggaran dimaksud bisa segera dimanfaatkan.

Sementara itu, Kabid Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Pujawan mengakui lahan untuk pembangunan rumah rakyat yang terdampak parah karena banjir sudah ada. Lahan alternatif itu berada di Kelurahan Sambinae seluas 3,4 Ha, Kedo Kelurahan Jatiwangi 3,7 Ha, di Jatibaru sekitar 3 Ha.

“Memang lahan ini belum menjadi keputusan pemerintah, karena masih dinilai dan diukur,” ungkapnya.

Selain itu kata dia, jika tidak ada kendala maka bisa lahan tersebut akan segera dibayar oleh pemerintah diserahkan rekomendasi penyediaan lahan ke Provinsi.

“Secepatnya akan diserahkan rekomendasi soal lahan tersebut. Biar dana itu bisa digunakan,” imbuhnya.

*Kahaba-01