Kabupaten Bima, Kahaba.- Hubungan kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif di lingkup Kabupaten Bima sepertinya tidak harmonis lagi. Dugaan tersebut akan menjadi fakta jika kita mengukur pelaksanaan rapat-rapat yang digelar oleh DPRD yang tidak pernah dihadiri oleh satupun perwakilan dari pejabat Pemerintah Daerah.
Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui tidak pernah menghadiri rapat-rapat yang digelar DPRD, seperti dalam rapat paripuna laporan Komisi-komisi dewan terhadap nota keuangan tentang RAPBD-P Tahun anggaran 2012, Sabtu (29/9). Bahkan akibat ketidakhadiran para pejabat yang menjadi representasi Pemda itu, jadwal rapat pun harus molor lebih dari waktu yang ditetapkan.
Ketidakhadiran para pejabat dalam sidang yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD itu tak pelak melahirkan beragam tanggapan dari anggota dewan. Bahkan pelapor Komisi I, Sumardin SH, sempat melontarkan pertanyaan yang berbau tudingan, apakah absennya para kepala dinas itu atas isyarat orang nomor satu di Pemda Bima ataukah memang SKPD tidak lagi menjadi mitra yang baik bagi legislatif dalam melaksanakan roda pemerintahan?
Padahal menurutnya, dalam rapat paripurna itu akan disampaikan hasil klinis atau hasil rapat kerja komisi-komisi yang dimaksudkan untuk menyeleraskan berbagai kebutuhan hajat hidup masyarakat. Hal ini kemudian akan diekeskusi oleh pihak eksekutif dalam hal ini masing-masing SKPD yang bersentuhan langsung dengan masalah itu. Tentu saja rapat ini akan hambar dan kurang tepat sasaran, tanpa kehadiran SKPD-SKPD di Kabupaten Bima.
Sorotan yang sama juga terdengar pada sesi penyampaian laporan Komisi IV terkait hasil kunjungan kerja. Dra Hj. Mulyati langsung menginterupsi rapat paripurna itu dengan menyoroti ketidakhadiran hampir semua SKPD terkait komisinya. Bukan itu saja, Mulyati sempat mengabsensi satu persatu SKPD terkait bidang kerja komisinya yang ternyata hanya dihadiri satu SKPD, itu pun hanya mewakili kepala dinasnya saja.
Kegaduhan pun terjadi saat laporan disampaikan. Sejumlah anggota dewan ramai-ramai menyoroti hal tersebut seperti juga disampaikan Ahmad Yani yang menilai jika tidak segera dihadirkan kepala SKPD pada paripurna penyampaian laporan komisi, lebih baik rapat diskors sampai SKPD hadir.
Sementara itu pejabat Sekda, H. Masykur, HMS, berjanji akan memanggil seluruh SKPD untuk mempertanyakan ketidakhadiran mereka pada setiap undangan rapat yang diadakan oleh pihak legislatif. [BS]
