Kabupaten Bima, Kahaba.- Partisipasi masyarakat dalam proses pembanguan di desa mutlak diperlukan dalam mewujudkan kemajuan desa berkeadilan. Namun tak berhenti hanya pada partisipasi, proses pembangunan juga harus memperhatikan keterlibatan perempuan sebagai penerima manfaat.
Hal inilah yang didorong Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kabupaten Bima dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Desa pada Jum’at (13/10) hingga Sabtu (14/10) kemarin di Desa Rasabou Kecamatan Tambora.
“Sekolah kepemimpinan desa ini melibatkan masyarakat 7 desa di Kecamatan Tambora dan merupakan kegiatan berkelanjutan,” jelas Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Bima, Asrul Raman di lokasi kegiatan.
Pertemuan kali ini kata Asrul, mengangkat tema ‘Analisis Sosial dan Gender Inklusif untuk Pembangunan Kawasan Tambora’. Menurutnya, pemahaman soal gender tidak semata mengarah pada perempuan. Sebab gender dalam pengertiannya berarti jenis kelamin sosial.
“Jadi keliru jika istilah gender hanya diarahkan pada perempuan saja. Nah, dalam konteks pembangunan, laki-laki juga dituntut berperspektif gender. Artinya, pelibatan perempuan harus ada, tidak hanya kuantitas tetapi kualitas keterlibatan mereka juga penting,” terangnya.
Dalam kegiatan ini, Lakpesdam kemudian menguji sejauhmana partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di 7 desa Kecamatan Tambora. Alat kaji yang digunakan yakni jam gender dan tabel analisis gender. Tujuannya, untuk mengukur pelibatan perempuan dan pembanguan berpihak pada perempuan.
Dari hasil identifikasi bersama, tergambar bahwa selama ini pelibatan perempuan dalam setiap proses pembangunan di desa masih sangat minim sekali di Kecamatan Tambora. Sementara disisi lain, terungkap tingkat aktivitas perempuan setiap hari bisa melebihi laki-laki.
Tak hanya itu, bila dilihat dari aspek jumlah penerima manfaat pembangunan di desa, perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Ini membuktikan, sebenarnya arah pembangunan di desa belum berpihak pada perempuan.
Ayatullah, salah satu peserta asal Desa Oi Bura mengaku, baru memahami ternyata upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan belum menyentuh semua kalangangan. Aspek penting yang cenderung dilupakan itu yakni partisipasi perempuan.
“Alhamdulillah, pendampingan Lakpesdam melalui sekolah kepemimpinan desa ini membuka pikiran dan pemahaman kami untuk melaksanakan pembangunan desa berbasis gender inklusif,” terang Ayatullah yang juga aparat Desa Oi Bura ini.
*Kahaba-03
