Warga Nitu Minta Anggaran Keagamaan Ditambah

Kota Bima, Kahaba.- Meski masih tertinggal dari segi pembangunan fisik dibanding kelurahan lainnya, warga Kelurahan Nitu rupanya tidak mau pemerintah mengesampingkan program keagamaan.

Reses DPRD Kota Bima di Kelurahan Nitu. Foto: Ady

Bagi warga kelurahan paling pinggir ini, antara pembangunan fisik dan moral keagamaan harus berjalan beriringan. Antara urusan dunia dan akhirat harus seimbang.

“Selama ini kita hanya fokus pembangunan fisik dan urusan ekonomi. Tapi masalah sosial, budaya dan agama sering dilupakan,” kata warga Nitu Ruhmah.

Ia pun mempertanyakan berapa persen alokasi anggaran untuk kegiatan keagamaaan dari APBD. Seperti untuk kegiatan MTQ, TPQ dan dukungan pembangunan masjid. “Mohon Anggota Dewan Dapil 3 memperjuangkan peningkatan anggaran keagamaan,”pintanya.

Hal senada juga disampaikan Tajudin, warga Nitu lainnya. Ia menilai urusan keagamaan seperti Masjid kerap dilupakan pemerintah dalam anggaran. Warga sudah kerap mengusulkan anggaran masjid melalui musrenbang tapi tidak pernah terkafer.

“Padahal saat ini kami sedang pembangunan dua masjid yakni Masjid Al Barkah dan Masjid Abdurrahmah di Nitu. Pembangunan awal hanya dari anggaran swadaya masyarakat tapi tidak cukup,” akunya.

Anggota Komisi II Najamudin mengakui, permintaan anggaran masjid sudah pernah disampaikan warga Nitu pada reses sebelumnya dan telah dibantu. Berkat kerja 9 anggota dewan Dapil 3 sudah digelontorkan bantuan anggaran masjid di Nitu walaupun belum cukup.

“Ini bukti kepedulian kami terhadap tempat ibadah. Bukan hanya hasil kerja eksekutif, tetapi juga DPRD dengan adanya koordinasi,” ujarnya.

Terkait kelanjutan pembangunan 2 Masjid di Nitu, Wakil Partai Demokrat H Ridwan menyarankan warga agar mengajukan kembali proposal sebagai dasar administrasi sehingga bisa didorong anggota dewan.

“Kami akan upayakan di APBD Perubahan. Sebenarnya ini tidak sulit, apalagi sudah ada Ketua Dewan di Dapil 3,” ujarnya disambut tawa warga Nitu.

Sementara itu, Samsurih Wakil PAN yang digadang menggantikan Feri Sofiyan sebagai Ketua DPRD Kota Bima menjelaskan bahwa legislatif hanya mengesahkan anggaran secara gelondongan sekitar Rp20 miliar untuk bidang sosial-keagamaan. Secara teknis pembagian anggaran itu menjadi domain pemerintah.

Namun secara umum, bantuan masjid itu bersumber dari dua pos anggaran, yakni dana hibah dan dana stimulan. “Untuk peningkatan alokasi anggaran masjid yang diharapkan tentu akan menjadi catatan kami untuk diperjuangkan,” jelas Samsurih.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *