Dugaan Pungli di RSUD Sondosia, Warga Simpan HP Untuk Ambil Surat Kesehatan

Kabupaten Bima, Kahaba.- Dugaan praktek pungli kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh oknum pegawai RSUD Sondosia terhadap Arabiah, salah satu warga Desa Sanolo yang mengurus surat keterangan sehat.

Plt Direktur RSUD Sondosia H Adi Winarko. Foto: Yadien

Arbiah menceritakan, pada hari Senin (30/4) ia datang di RSUD Sondosia, menuju loket dan menyerahkan KTP serta dimintai uang administrasi Rp 20 ribu.

“Surat keterangan sehat biasa. Awalnya di loket saya dimintai Rp 20 ribu,” ujarnya pada media ini, Kamis (3/4).

Setelah menunggu lebih dari 2 jam, surat keterangan kesehatan akhirnya dibuat. Namun oleh oknum pegawai di rumah sakit setempat memintanya menyerahkan uang Rp 40 ribu, agar surat keterangan kesehatan bisa diambil.

“Karena sisa uang saya hanya 10 ribu, saya minta keringanan,” ceritanya.

Namun, kata Arbiah, oknum pegawai tersebut enggan memenuhi permintaannya. Kemudian uang 40 ribu yang dimintanya harus ada. Arbiah yang waktu itu tidak punya uang, lalu memberikan HP miliknya sebagai jaminan agar dirinya bisa pergi membawa surat keterangan sehat yang diurusnya.

“Karena saya butuh cepat, saya simpan HP saya sebagai jaminan. Berselang beberapa jam, saya datang kembali di RSUD Sondosia membawa uang dan menebus HP saya,” ungkapnya.

Akibat kejadian tersebut, Arbiah mempertanyakan kejelasan aturan yang mengatur administasi pengurusan surat sehat di rumah sakit itu. Apakah yang dilakukan oleh oknum pegawai dimaskud termasuk pungli.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Sondosia H Adi Winarko mengaku tidak tahu adanya kejadian tersebut. Dirinya berjanji akan mengeceknya.

“Jujur saya baru tau dari wartawan sekarang,” ungkapnya.

Adi mengatakan, pihaknya akan menyelidiki oknum pegawai yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Karena jika mengurus surat kesehatan begitu, hanya membayar di loket dan tidak dibayar lagi juga sudah menerima suratnya. Lagipula biayanya tidak sebanyak itu.

“Nanti kalau benar dia salah, saya akan berikan pembinaan,” katanya.

Ditanya soal sanksi, Adi mengatakan untuk sementara pihaknya hanya akan melakukan pembinaan. Namun jika sudah berkaitan dengan hukum, maka urusanya beda lagi.

“Tapi jika terbukti pegawai saya salah ya. Saya akan cek juga regulasinya,” imbuhnya.

*Kahaba-10

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *