Kota Bima, Kahaba.- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Suhban M Nur dan Wahyudin atau dikenal dengan SW Mataho mengkritik pihak-pihak yang selama ini saling mengklaim program pemerintah pusat. Salah satu program yang disorot SW Mataho yakni Program Keluarga Harapan (PKH).
Pasangan yang maju dari jalur perseorangan ini menegaskan, tidak ada satu pihak pun yang boleh yang mengklaim program pemerintah pusat. Hal ini disampaikan SW Mataho dalam debat terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima 2018 tahap 2 di Convention Hall, Selasa (8/5) sore.
Calon Walikota Bima Subhan mash melihat banyak kejanggalan yang terjadi di Kota Bima selama ini. Penyelarasan antara kebijakan pusat dan provinsi masih tumpang tindih karena kurang disosialisasikan.
Seakan-akan kata Mantan Ketua DPRD Kota Bima ini, program nasional adalah program daerah. Ia mencontohkan seperti pembangunan jalan dua arah dan penerangan lampu jalan. Menurutnya, dua program itu bersumber dari pemerintah pusat yang dibantu melalui APBN.
“Begitu pula PKH, tidak ada yang bisa klaim PKH itu. Itu program nasional, tetapi sampai disini programnya diklaim oleh beberapa orang. Ini tidak benar, hanya kebijakan-kebijakan politik,” sorotnya.
Subhan pun berjanji, apabila SW Mataho terpilih untuk memimpin Kota Bima 5 tahun ke depan akan membenahi semuanya. Program-program yang masuk di Kota Bima akan soalisasikan dengan baik kepada masyarakat.
“Ini program nasional, ini program provinsi, ini program kota harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Kami SW Mataho sudah menyiapkan dana Rp1 miliar per kelurahan untuk semua kelurahan,” terangnya.
*Kahaba-03
