Kabar Bima

Sabtu Minggu Tidak Ada Pelayanan di Dinas Dukcapil

255
×

Sabtu Minggu Tidak Ada Pelayanan di Dinas Dukcapil

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Status seorang yang diindikasi pegawai Dinas Dukcapil Kota Bima, yang mengunggah pemberitahuan dibukanya pelayanan di dinas tersebut mengundang banyak reaksi. Sebab, disaat masuk minggu tenang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima, pelayanan pembuatan E KTP dinilai terlalu riskan.

Sabtu Minggu Tidak Ada Pelayanan di Dinas Dukcapil - Kabar Harian Bima
Kepala Dinas Dukcapil Kota Bima, Mariamah. Foto: Deno

Seperti yang disorot oleh anggota DPRD Kota Bima Nazamuddin, rencana dibukanya pelayanan di Dinas Dukcapil pada hari Sabtu Minggu terlalu mengada – ngada. Sebab, dari dulu Pemerintah Kota Bima menerapkan 5 hari kerja dalam satu pekan.

Sabtu Minggu Tidak Ada Pelayanan di Dinas Dukcapil - Kabar Harian Bima

“Kenapa ko’ jelang pencoblosan dan masuk minggu tenang Pilkada, dinas tersebut membuka pelayanan,” sorotnya, kemarin.

Diakui Nazamuddin, melihat adanya status perempuan tersebut pihaknya mulai berkoordinasi dengan Sekda Kota Bima dan kepala dinas setempat. Membahas rencana dibukanya pelayanan tersebut.

“Kita sudah koordinasi. Akhirnya disepakati tidak ada pelayanan di hari Sabtu dan Minggu,” katanya.

Di tempat berbeda, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bima Hj Mariamah menjelaskan, dibukanya pelayanan pada hari libur merupakan perintah dari pemerintah pusat, dan itu berlaku seluruh Indonesia.

“Bukan saat ini saja kami buka pelayanan, dari dulu kami buka pelayanan di hari libur. Di waktu lebaran kemarin saja kami buka pelayanan,” jelasnya.

Karena adanya insiden soal E KTP di Rabangodu Selatan sambung Mariamah, kemudian dikaitkan – kaitkan dengan urusan politik. Atas, arahan Sekda dan ketua DPRD Kota Bima, maka pelayanan di Dinas Dukcapil pada hari Sabtu dan Minggu ditutup.

“Dari pada bermasalah, kita tutup saja. Karena ini juga masuk minggu tenang,” tuturnya.

Mariamah menambahkan, tidak adanya pelayanan pada hari Sabtu Minggu ini akan pihaknya sampaikan juga ke pemerintah pusat.

“Status pegawai kita yang sebelumnya juga di FB itu sudah diralat,” tambahnya.

*Kahaba-01