Kota Bima, Kahaba.- Pegawai Dinas Pol PP Kota Bima AH mengeluhkan sikap atasannya yang telah melakukan pemotongan uang Lauk Pauk (LP) selama 9 bulan lebih. Uang itu pun tidak diketahui dipergunakan untuk apa.
Kepada kahaba.net AH menceritakan, sejak awal tahun 2018 sampai saat ini ada puluhan pegawai di lingkup dinas setempat yang dipotong uang LP. Padahal telah dicairkan melalui BPKAD, tapi selama 9 bulan ini tidak pernah ada pemberitahuan dari dinas setempat.
“Kami mengakui pemotongan itu karena kesalahan kami. Tapi pertanyaan kami, uang tersebut disimpan dimana dan dipergunakan untuk apa,” tanyanya, Kamis (20/9).
Kata dia, selama 9 bulan bila ditotalkan uang lauk pauk tersebut bisa mencapai puluhan juta. Karena dalam sebulan saja, sejumlah pegawai menerima dangan jumlah berbeda. Ada yang Rp 800 hingga Rp 900 ribu perbulan. Jika dikalikan 9 bulan, pasti banyak.
“Hingga saat ini uang pemotongan tersebut masih tersimpan di kas dinas, tanpa ada inisiatif akan memanggil kami dan menjelaskan tentang situasi dan kondisi untuk apa uang tersebut,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pol PP Kaharuddin bersama Sekretaris Syarif Rustaman yang dimintai tanggapan menjelaskan, uang tersebut masih aman tersimpan di kas dinas. Pemotongan tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran pegawai. Yang jarang bahkan tidak pernah hadir di kantor, dipotong.
“Bagaimana mungkin kami membayar uang lauk pauk, sedangkan tidak pernah datang bekerja,” tegasnya.
Pemotongan ini dinilai wajar dan berpatokan pada absensi kehadiran pegawai. Bahkan beberapa oknum pegawai tidak berani datang mengambil uang lauk pauk, baik dalam hitungan 1 bulan hingga 8 bulan.
“Ada puluhan pegawai yang sampai saat ini belum mengambil uang lauk pauk, karena mereka sadar jarang masuk kantor,” imbuhnya.
Ditanya berapa jumlah oknum pegawai yang malas, dan jumlah uang lauk pauk yang terkumpul. Baik Kaharuddin dan Syarif Rustaman belum bisa memastikab berapa jumlahnya, dibutuhkan waktu untuk menginventarisnya.
“Berikan kami waktu, nanti akan dikabarin. Tapi yang jelas jumlah pegawai yang malas mencapai puluhan orang, dan uang lauk pauk diatas puluhan juta,” bebernya.
Meskipun telah terkumpul sudah 9 bulan, pihaknya memastikan uang tersebut tidak sepeserpun digunakan untuk hal lain, atau bahkan untuk kepentingan pribadi.
“Dalam waktu dekat akan kami coba konsultasikan dengan dinas terkait, agar uang lauk pauk dikembalikan ke kas daerah,” tambahnya.
*Kahaba-04
