Walikota Bima: Lahan Relokasi di Sambinae Untuk Sapras Lain

Kota Bima, Kahaba.- Walikota Bima HM Lutfi menegaskan, lahan relokasi yang sudah terlanjur dibayar menggunakan uang negara di Kelurahan Sambinae itu akan digunakan untuk Sarana dan Prasarana (Sapras) lain. (Baca. 5 Hektar Lahan Relokasi di Sambinae Tidak Layak Ditempati)

Walikota Bima HM Lutfi saat diwawancara pekerja media. Foto: Bin

Karena menurut dia, kalau melihat tanah untuk relokasi warga yang terdampak banjir harus berdasarkan nilai guna. Apa yang bisa digunakan akan digunakan. Jangan sampai lahan yang sudah dibayar itu justru double bajet. Karena membeli lahan itu harus siap pakai. (Baca. Rehab Rekon Banjir Masih Kendala Persiapan Lahan)

“Solusinya untuk lahan relokasi yang miring di Kelurahan Sambinae bisa menjadi Sarana dan Prasarana (Sapras) lain,” ucap Walikota Bima, ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bima, Rabu malam (24/10). (Baca. Mengenai Relokasi Lahan di Sambinae, Begini Penjelasan Kepala Dinas Perkim)

Menurut Lutfi, anggaran untuk relokasi memang sudah disediakan. Demikian juga dengan penetapan tempat untuk relokasi, sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Kemudian pemerintah saat ini hanya tinggal melanjutkan. (Baca. Undang Perkim dan BPBD Dewan Pertanyakan Kenapa Belum Bangun Rumah di Lahan Relokasi)

“Tapi pembelian lahan harus dilihat terlebih dahulu berapa kebutuhannya. Jangan sampai uang negara yang disiapkan mubazir. Anggaran untuk beli lahan banyak, tapi ternyata tidak bisa terpakai,” jelasnya.

Ditanya soal rencana penambahan anggaran untuk pematangan lahan di Sambinae? Lutfi menegaskan tidak ada penambahan anggaran. (Baca. Lahan Relokasi Di Sambinae Belum Rata, Anggaran Pematangan Tidak Ada)

“Oh tidak, tidak ada penambahan anggaran untuk itu. Kalau dewan tidak sepakat dengan rencana penambahan anggaran tersebut, itu urusan dewan,” katanya. (Baca. Dewan Tolak Anggaran Pematangan Lahan Relokasi di Sambinae Sebesar Rp2,5 Miliar)

Lantas apakah pemukiman warga terdampak banjir tetap akan dibangun? Walikota Bima menjawab tetap akan dibangun. Lahan juga sudah disiapkan. Seperti di Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Oi Fo’o, dan yang sangat berpotensi juga nanti berada di Kelurahan Rontu. (Baca. Dewan Minta Pemerintah Tinjau Kembali Lahan Relokasi di Sambinae)

“Intinya tetap dibangun, secepatnya. Kita lihat nanti hitungan konsultan pusat juga,” terang Lutfi.

Ia menambahkan, sampai saat ini progres sosialisasi ditingkat masyarakat soal rencana relokasi tersebut masih berlangsung. Ada yang mau dan ada juga yang tetap bertahan.

“Nah yang bertahan ini memang perlu pendekatan,” tambah kader Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih usai menutup Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bima mempertanyakan sikap Walikota Bima terhadap persoalan relokasi lahan. Karena bencana banjir terjadi 2 tahun lalu, kenapa hingga saat ini belum ada progres berarti terhadap pembangunan pemukiman baru untuk warga bantaran sungai yang terdampak banjir.

“Sampai dengan detik ini, kemauan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi masyarakat bantaran sungai yang terdampak banjir, tidak ada kemajuan. Ini sudah 2 tahun, sementara sebentar lagi musim hujan. Saya harapkan Walikota dan Wakil Walikota Bima menindaklanjuti dengan sikap serius,” inginnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *