Data Honor K2 Berbeda, Supratman: Kita Masih Cek dan Pantau

Kota Bima, Kahaba.- Jumlah data honorer K2 yang disampaikan BKPSDM dan juga Sekda Kota Bima berbeda. Jika sekda menyebutkan sebanyak 1918, maka BKPSDM mengungkap jumlahnya sebanyak 1.999.

Kepala BKPSDM Kota Bima, H. Supratman. Foto: Bin

Sementara menurut Kepala BKPSDM Kota Bima H Supratman, apa yang disampaikan Sekda Kota Bima mengenai jumlah honorer K2 sebanyak 1918 memang berbeda dengan data BKPSDM. Namun dirinya memastikan jumlahnya tidak akan bertambah dari 1.999.

“Data itu masih kita cek dan pantau,” ujar Supratman,  Jumat (30/11).

Ia memastikan, nama – nama yang ada di data Honorer K2 tidak akan bisa berganti nama di tengah jalan. Sebab data dipegang BKPSDM terpusat secara nasional. Pengurangan dari 1.999 dan kini berjumlah 1918 itupun dinilai wajar. Karena hasil kroscek lapangan, justeru banyak honorer K2 yang ada pada OPD, sekolah, UPTD, banyak yang tidak aktif bekerja.

Guna memaksimalkan pendataan Honorer K2, Pemerintah Kota Bima telah membentuk tim untuk melakukan validasi dan mulai bekerja untuk melakukan verifikasi lagi tentang keberadaan Honorer K2.

“Tim validasi yang bekerja terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, FKPD, Bagian Hukum dan pihak lain yang diperbantukan,” sebutnya.

Bila semua proses telah rampung kata mantan Sekwan tersebut, data yang final akan ditetapkan oleh Walikota Bima melalui Surat Keputusan (SK) tentang jumlah Honore K2 hasil verifikasi 2018. Sehingga di tahun 2019 dapat menerima insentif sesuai yang dijanjikan pemerintah.

Menjawab pernyataan Ketua Front Peduli Honorer K2 (FPHK2) yang meminta diumumkan nama – nama tenaga Honorer K2 yang dicoret, Supratman belum bisa melakukannya karena masih bekerja.

“Data ini belum selesai kami himpun. Sehingga masih akan ada perubahan dari segi jumlah saja,” tuturnya.

Ia pun meminta kepada FPHK2 untuk terlibat aktif memberikan masukan secara tertulis mengenai data Honorer K2 yang dimiliki. Sehingga bisa sama-sama kroscek lapangan dan diketahui honorer mana saja yang masih aktif atau tidak.

“FPHK2 jangan hanya berbicara saja, ayo bersama BKPSDM bekerja untuk mengawal proses pendataan dan verifikasi ini,” kritiknya.

*Kahaba-04   

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *