Kebijakan Seragam Putih Hitam Dinilai Diskriminasi, Walikota Bima Diminta Evaluasi

Kota Bima, Kahaba.- Kebijakan Walikota Bima HM Lutfi tentang seragam putih hitam untuk pegawai honorer dan tenaga kontrak lingkup Pemkot Bima, menuai pro kontra. Ada yang menilai itu baik, juga ada yang menganggap kebijakan itu diskriminasi. (Baca. Mulai Besok, Pegawai Honor dan Kontrak Pakai Putih Hitam)

Tenaga Honoere K2 di bagian Sekretariat DPRD Kota Bima Suriadin. Foto: Bin

Jika Ketua Forum Tenaga Honorer K2 Kota Bima dan Ketua Front Peduli Tenaga Honorer K2 Kota Bima menerima dengan lapang dada kebijakan itu, berbeda dengan tenaga honorer K2 yang satu ini. (Baca. Pakai Putih Hitam, Begini Tanggapan Forum K2 dan Front Peduli Honorer K2)

Suriadin yang sehari – hari mengabdikan diri di bagian Sekretariat DPRD Kota Bima ini justru menilai, kebijakan Walikota Bima tersebut tidak memiliki isi atau tidak substansial. Kalau cara berpakaian itu hanya sebagai pembeda, itu sama halnya melakukan diskriminasi terhadap tenaga honorer dan kontrak.

“Saya kira kebijakan itu diskriminatif. Perlu kiranya agar Walikota Bima mengevaluasi kebijakan tersebut,” sarannya, Rabu (9/1).

Menurut Radit, sapaan akrabnya, jika kebijakan itu juga dianggap untuk melihat kinerja honorer dan ASN, juga terlalu sempit. Karena tanpa seragam pun, tenaga honorer tetap bisa bekerja dengan baik. Belum lagi ditambah pada hari Rabu dengan seragam yang sama, kemudian dan hari Jumat pun dengan seragam yang berbeda.

“Simple saja, kalau ingin mengetahui kinerja, kan bisa langsung ditanya pimpinan OPD, bukan dilihat dari perbedaan baju,” katanya.

Karena melihat kebijakan itu tidak penting. Mestinya sambung Radit, pemerintah fokus saja memperjuangkan nasib tenaga honorer, agar bisa lebih baik lagi. Termasuk soal gaji Rp 1 juta itu agar segera terealisasi, dari pada mengurus soal baju.

Belum lagi jumlah waktu memakai baju putih hitam selama 4 hari, maka perlu pengadaan baru, sementara baju lain yang biasa dipakai juga harus disimpan. Artinya, butuh lebih dari 1 seragam yang sama untuk membelinya.

Radit menambahkan, secara pribadi dirinya tidak minder dengan kebijakan itu. Tapi teman-teman tenaga honorer lain juga memberikan masukan bahwa ini diskriminasi, hanya saja tidak berani menyampaikannya.

“Saya rasa ini  bukan slogan perubahan nyata yang selama ini digaungkan oleh pasangan Lutfi-Feri,” kritiknya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Amir

    Fokus kerja sajalah… dalam acuan permendagri Pakaian khaki diatur untuk pegawai yang mendapat kesempatan bergabung dalam KOPRI.
    Sama hal nya dengan Loreng, coklat, dll dalam naungan Badan Kepegawaian Negara, harus ada pendidikan dan pelatihannya sebagai legalisasi keberadaannya sebagai Aparat/pejabat Negara dan atau Pejabat Publik.
    Jadi tidak asal.

    Masih mending selama ini diberikan kesempatan atas kebijakan pimpinan daerah.
    Bekerja sajalah saudaraku…
    Malu kita yang tak pernah sentuh pendidikan nya lantas dengan lugas kita pakai lambang Kopri (baju dan badge).
    Mari berdewasa.

  2. Amir Al Amudy

    Menurut Saya Itu Bukan Diskriminasi… Itu Salah Satu Kinerja Pak Walikota Untuk Meminimalisir Angka Angka Kecurangan Pegawai…

    Hampir Seluruh Daerah Sudah Mengamalkan Peraturan Tersebut… Jangankan Bima Yang Sudah Menjadi Kota, Di Daerah Timur Ini, Sebut Saja Sumba Yang Notabene Masih Kabupaten, Peraturan Itu Wajib Di Lakukan… Karena Dianggap Penting…
    Kenapa Penting, Karena Ada Beberapa Oknum Salah Mempergunakan Dengan Menggunakan Seragam Tersebut…

    Jadi Menurut Saya, Hal Seperti Ini Harus Diterima Dengan Ikhlas, Dan Pasti Ada Alasan Penting Kok…

    Sekali Wali, Kalembo Ade… ??

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *