oleh

Lelang Jabatan Kepala DPPPA, BKPSDM Buka Pendaftaran

Kota Bima, Kahaba.- Untuk mengisi pejabat definitif pada jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima, BKPSDM Kota Bima mulai membuka pendaftaran lelang jabatan dimaksud.

Lelang Jabatan Kepala DPPPA, BKPSDM Buka Pendaftaran - Kabar Harian Bima
Kepala BKPSDM Kota Bima H Supratman. Foto: Bin

Kepala BKPSDM Kota Bima H Supratman menjelaskan, saat ini jabatan kepala dinas tersebut di isi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Maka berdasarkan aturan, untuk  memilih pejabat definitif harus dilakukan tes Jabatan Pratama Tinggi (JPT).



“Kita sudah dapat lampu hijau dari bapak Walikota Bima, jadi langsung melaksanakan tahapan seleksi,” ujarnya, Sabtu (12/1).

Baca:   Ada Pegawai 3 Tahun tidak Masuk Kerja, Wawali Sentil Kinerja BKPSDM

Supratman menjelaskan, berdasarkan jadwal yang telah disusun. Tahapan seleksinya dimulai dari pembukaan pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, lalu pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian tes kompetensi tertulis, penyampaian makalah, rekam jejak dan terakhir pengumuman.

“Semua tahapan seleksi tersebut dilaksanakan dalam bulan Januari,” katanya.

Mantan Sekwan itu mengungkapkan, untuk tes JPT tersebut peserta yang ambil bagian berasal dari ASN yang memiliki jabatan eselon III atau yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang diajukan oleh pihak penyelenggara.

Baca:   Kepala Daerah Disanksi Jika tidak Laksanakan Surat Menpan-RB Soal Pegawai Honorer

Selama pelaksanaan tes JPT, pemerintah daerah telah menunjuk 5 Panitia Seleksi (Pansel). Diantaranya dari pihak BKPSDM, mantan sekda, akademisi, serta dari perwakilan pihak Provinsi NTB.

Bagi peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi sambungnya, hasil akhirnya nanti akan diumumkan 3 nama berdasarkan nilai tertinggi. Kemudian 3 nama tersebut akan diserahkan kepada Walikota Bima, untuk memilih 1 orang yang akan ditetapkan mengisi jabatan Kepala DPPPA Kota Bima.

Baca:   Kasus Perceraian ASN di Kota Bima Meningkat, Penyebab Karena KDRT dan Perselingkuhan

“Siapa nama yang akan menjabat, itu kewenangan kepala daerah,” tambahnya.

*Kahaba-04


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.