Usai Pelantikan, KNPI DPD II Versi Munas Jakarta Seruduk Kantor Walikota

Kota Bima, Kahaba.- Usai menggelar acara pelantikan di Gedung Seni dan Budaya, Senin (21/1), KNPI DPD II Kota Bima versi Munas Jakarta mendatangi Kantor Walikota Bima. Kedatangan mereka ingin mempertanyakan sikap Walikota Bima yang dinilai acuh terhadap proses pelantikan tersebut.

Pengurus KNPI DPD II Versi Munas Jakarta saat mendatangi Kantor Walikota. Foto: Hardi

“Sebelum pelantikan kami sudah menghadap Walikota Bima dan beliau sampaikan agar melakukan audensi,” ujar Ketua DPD II Versi Munas Jakarta Muhsin.

Kata dia, kedatangan mereka juga untuk silaturahim dan memperkenalkan anggota KNPI yang telah dilantik kepada Jajaran Pemerintah Kota Bima. Karena sesuai kesepakatan agar melakukan audensi dan membahas tentang kejelasan Hukum KNPI yang di pimpin oleh Mutmainah.

“Kami sebelumnya telah melayangkan surat secara resmi, tidak ada satupun perwakilan dari Pemerintah Kota Bima yang hadir,” ungkapnya.

Sementara itu Asisten I Setda Kota Bima Muhammad Farid yang menemui kedatangan KNPI DPD II Kota Bima versi Munas Jakarta menyampaikan, agar mereka secepatnya bersurat secara resmi ke Walikota Bima.

Pelantikan KNPI DPD II Versi Munas Jakarta. Foto: Deno

“Segera buat surat secara resmi. Kemudian besok baru dilakukan audensi dengan Walikota,” sarannya.

Sebelumnya, KNPI DPD II Kota Bima versi Munas Jakarta dilantik oleh Sekretaris KNPI DPD I Provinsi NTB versi Munas Jakarta Lalu Athari. Saat menyampaikan sambutan Lalu menegaskan tidak ada dualisme kepengurusan KNPI. Karena semua sudah jelas sejak kongres terakhir yang digelar di Hotel Borobudur pada Desember 2018 lalu.

“KNPI yang lain itu hasil kongres Papua. Dan berdasarkan hasil perkembangan yang ada, terjadilah kongres luar biasa di Jakarta. Maka sesuai AD ART KNPI, maka kongres luar biasa lah yang dijadikan rujukan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua KNPI DPD II Kota Bima versi Munas Jakarta Muhsin saat sambutan mengatakan akan segera menyusun jadwal pembentukan program kerja. Untuk pihak lain yang masih mengklaim sebagai pengurus KNPI, dirinya tidak ingin mengambil sikap apapun.

“Biar masyarakat yang menilai mana yang legal. Yang jelas kita sudah kantongi SK Kemenkumham,” tegasnya.

*Kahaba-07/05

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *