Kota Bima, Kahaba.- Kemen PAN-RB menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2018, kepada Pemerintah Provinsi dan kabupaten dan kota Wilayah II berlangsung, di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).
Wilayah II ini meliputi Pemprov dan kabupaten dan kota di Bali, se-Pulau Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Walikota Bima HM Lutfi menghadiri kegiatan dimaskud bersama Inspektur Daerah, Sekretaris Bappeda Litbang, serta Kabag Organisasi Setda Kota Bima.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PAN-RB M Yusuf Ateh menyebutkan, masyarakat menuntut yang terbaik sementara sumerdaya aparatur maupun anggaran bersifat terbatas. Untuk menjawabnya, harus dikedepankan prinsip efisiensi. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, dimulai dengan pola pemanfaatan anggaran yang baik.
“Jajaran birokrasi harus melaporkan setiap pemanfaatan anggaran sebagai wujud tanggung jawab publik,” pesan dikutip dari website resmi Pemerintah Kota Bima.
Dijelaskannya, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP berfungsi sebagai katalisator terwujudnya efisiensi, dengan memuat ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur sehingga setiap instansi Pemerintah dapat mengevaluasi pencapaian maupun kegagalan.
Untuk Wilayah II, sebanyak 5 kabupaten dan kota meraih nilai A, 18 kabupaten dan kota meraih nilai BB, 64 kabupaten dan kota meraih nilai B, 49 kabupaten dan kota meraih nilai CC, dan 19 kabupaten dan kota meraih nilai C.
Sementara Kota Bima, meraih nilai B dengan jumlah poin 63,64, meningkat dari tahun sebelumnya yakni 62,58. Terhadap capaian tersebut, Walikota Bima bertekad akan terus memacu peningkatan akuntabilitas serta mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
*Kahaba-01
