Kota Bima, Kahaba.- Setelah meninjau progres pembangunan rumah di lahan relokasi Kelurahan Jatibaru Timur, kemarin. Ketua DPRD Kota Bima Samsurih kembali meninjau lahan relokasi di Oi Fo’o dan Kadole, Sabtu (9/2).
Samsurih tiba di lokasi ditemani PPK Pembangunan Rumah Relokasi, perwakilan BPBD dan Dinas Perkim Kota Bima, konsultan dan Tim Leader Relokasi.
Usai meninjau, Samsurih yang dimintai keterangan menjelaskan, dari luas lahan yang dibeli oleh Pemkot Bima di Kelurahan Oi Fo’o, dirinya melihat sampai hari ini belum ada kemajuan berarti. Baik dari penataan lahan untuk land clearing. Kemudian tidak melihat akses jalan masuk untuk proses pembangunan.
“Adapun lokasi jalan pertanian itu, juga belum memungkinkan agar mobil yang mengangkut material siap melaluinya. Saya melihat di Oi Fo’o ini lahan belum siap untuk dibangun pemukiman,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bima, melalui dinas terkait seperti BPBD maupun Dinas Perkim, untuk melakukan Land Clearing terlebih dahulu. Karena jika dilihat kondisi lahan tersebut, tidak bisa langsung dilakukan pembangunan.
Menurut Samsurih, mestinya pemerintah sejak awal memikirkan masyarakat yang masih hidup di bantaran sungai. Mereka tentu merasa tidak nyaman dengan ancaman banjir yang sewaktu – waktu datang. Sementara kemauan pemerintah daerah untuk menyiapkan rumah di lahan relokasi, masih berjalan di tempat.
“Anggaran masuk di pemerintah daerah melalui APBD bukan tahun kemarin, tapi sejak tahun 2017. Besarnya miliar rupiah. Untuk belanja lahan saja sejak sejak tahun 2017 juga sampai 2018, juga miliaran. Tapi ko’ progresnya seperti ini,” sorotnya.
Ia juga mengaku sudah berbicara dengan Tim Leader Relokasi. Masa kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada 11 Maret 2019. Tapi progresnya masih lambat, maka akan ditambah lagi waktunya hingga bulan April.
Jika itu terjadi menurut Samsurih, pasti akan ada intervensi penambahan anggaran negara lagi yang masuk pada pekerjaan dimaksud. Jika saja planning nya pas, maka tidak akan lagi anggaran negara yang digelontorkan.
“Saya melihat ini kelalaian. Sebagai ketua dewan, sengaja hadir di sini untuk memonitoring langsung. Ternyata apa yang disampaikan ke kami di dewan berdasarkan rapat koordinasi dengan Walikota Bima, ini lahan belum siap untuk dibangun pemukiman,” tegasnya.
Samsurih berharap, disisa waktu yang ada ini, anggaran Rp 20 miliar untuk fasilitas umum (Fasum) seperti jalan, air bersih, harus dikerjakan dan ditata dulu. Pemerintah dareah menurutnya harus bekerja serius untuk ini.
“Kasihan masyarakat dong pak. Yang kami lihat ini tidak sesuai dengan harapan,” tuturnya.
Setelah selesai meninjau lokasi di Oi Fo’o, rombongan kemudian menuju Kadole untuk meninjau persiapan lahan. Rencananya, di tempat tersebut pemerintah akan membeli lahan seluas 10 Ha.
Perwakilan Dinas Perkim Fitrah dihadapan Ketua DPRD Kota Bima menjelaskan, untuk lahan di Kadole memang belum dibayar. Rencananya, pembayaran akan dilakukan secara bertahap.
“Nanti dibayar dulu 5 Ha, kemudian sisanya 5 Ha,” sebutnya.
Hanya saja menurut Fitrah, saat ini lahan di Kadole masih terkendala dari BPN. Karena untuk menetapkan luas lahas 5 Ha, harus dilakukan peta bidang. Sementara Tim Apresal juga tidak akan turun menghitung, jika belum ada peta bidang.
Di tempat yang sama, PPK Pembangunan Rumah Relokasi Adi Akwan menjelaskan, di Oi Fo’o rencana rumah yang akan dibangun sebanyak 146 unit, tipe 36. Lahan di Oi Fo’o akan ditempati oleh warga di Kecamatan Rasanae Timur dan Raba yang berada di sempadan sungai Subdas Padolo.
“untuk masyarakat sudah disosialisasikan dan dibicarakan. Target pekerjaan melihat lahan harus mundur, karena harus ada alat berat untuk pemerataan tanah. Insya Allah rencana mulai bekerja pekan depan,” tambahnya.
*Kahaba-01
