Kabupaten Bima, Kahaba.- Mempermudah akses dan layanan bagi para calon tenaga kerja imigran, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bima meresmikan Launching Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran (LTSA PPP MI), Rabu (20/2).
Peresmian oleh Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri itu juga dihadiri Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja RR Ruslan Iriyanto Simbolon, Staf Ahli Gubernur NTB H Suhaeb, Staf Ahli Kemenkumhan serta para pejabat lingkup Pemerintah kabupaten Bima.
Bupati Bima dalam sambutanya menyampaikan, launching LTSA PPP MI akan mempermudah akses dan layanan bagi para calon tenaga kerja imigran yang ada di 3 daerah, masing – masing Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Kemudian pelayanan satu atap atau LTSA diharapkan efektifitas dan mempermudah pelayanan bagi pekerja Imigran.
“Beberapa tahun terakhir ini, tidak sedikit kami jumpai berbagai permasalahan bagi pekerja migram, baik sejak mereka mempersiapkan diri dari berangkat, maupun sampai ke tempat tujuan,” ujarnya.
Bupati merasa yakin, dengan terbentuknya pelayanan satu atap tersebut, akan sangat bermanfaat dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, terutama di Bima dan Dompu.
“Semua ingin memberikan pelayanan yang terbaik, begipun dengan pelayanan ini. Seiring berjalan nanti akan saling mengisi dan memperbaiki sehingga tercapai pelayanan yang terbaik,” katanya.
Ia menyampaikan terimakasih kepada Staf Ahli Kementrian Tenaga Kerja, Staf Ahli Gubernur NTB, dan Staf Ahli Kemenkumhan yang sudah datang di Kabupaten Bima. Kehadiran para staf ahli tersebut memiliki nilai tersendiri, untuk memberikan semangat kerja dan motivasi.
Sementara itu, Staf Ahli Kementrian Tenaga Kerja RR Ruslan Iriyanto Simbolon menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima, atas dukungan dan seluruh masyarakat yang percaya terhadap layanan atas pekerja migran. Selain itu, dia juga memberikan apresiasi kepada Desa Sari Kecamatan Sape sebagai desa yang memiliki pekerja imigran terbanyak dan sukses.
“Para pekerja imigran adalah tanggungjawab bersama antar pemerintah terkait. Mulai dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat, BNPT, kepolisian serta perusahaan yang merekrut tenaga kerja imigran,” tuturnya.
Kata dia, Perintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk menghadirkan semangat membela, melindungi dan menempatkan para tenaga kerja imigran sesuai dengan Nawacita Kabinet Presiden Jokowi.
*Kahaba-05
