STN dan PRD Minta Dinas Pertanian Serius Urus Petani

Kabupaten Bima, Kahaba.- Serikat Tani Nasional (STN) bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Senin (11/3). Mereka meminta dinas setempat serius menangani persoalan petani. Terutama persoalan pupuk yang dijual secara paket oleh pengecer serta kelompok tani fiktif yang kian hari semakin bertambah.

STN dan PRD saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima. Foto: Deno

Ketua STN Kabupaten Bima Nuskin menyampaikan, kondisi parah yang dialami para petani, terutama kelompok tani yang sudah terdaftar dalam PPL yakni semakin dipersulit memperoleh pupuk bersubsidi. Sebab, jika ingin dapat pupuk subsidi harus membeli paketan. Cara itu tentu akan membebani kelompok tani.

“Kami minta persoalan ini segera disikapi, karena menyangkut kebutuhan petani,” pintanya.

Kata Nuskin, persoalan lain seperti adanya kelompok fiktif yang memperoleh pupuk subsidi semakin banyak. Yang terjadi, ada beberapa kelompok tani legal yang dibentuk melalui Gapokta dan resmi terdaftar dalam PPL, tidak dapat jatah pupuk subsidi.

Selain soal itu, penggunaan pemanfaatan fiktif bantuan juga terjadi di tingkat kelompok tani. Dugaan kuat dilakukan oknum kelompok tani. Artinya, bisa yang turun dari pemerintah, banyak yang disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.

Menjawab persoalan itu, menurut Mantan Ketua LMND Eks Kabupaten Bima itu, pemerintah melalui dinas terkait segera buatkan kartu petani yang menyerupai kartu ATM. Sehingga segala bantuan dari pemerintah, baik pupuk subsidi maupun bantuan lain gampang dikontrol dan tepat sasaran.

“Presiden juga sudah perintahkan untuk pembuatan kartu tersebut, untuk mencegah ulah oknum yang memanfaatkan para petani,” sarannya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Indra Jaya menyampaikan, bagi yang melanggar ketentuan dalam urusan petani, akan tetap ditindaklanjuti. Terutama pengecer yang menjual pupuk paketan. Kalau ada bukti berupa foto dan kuitansi maka segera laporkan, karena bisa dipidana.

Mengenai kelompok fiktif dan penggunaan fiktif bantuan dari pemerintah oleh oknum kelompok tani juga akan segera disikapi.

“Bulan depan kami ada pertemuan dengan seluruh PPL. Kami juga akan membahas persiapan yang disampaikan STN ini. Bila perlu kami akan memanggil perwakilan STN dan PRD untuk bertemu langsung dengan seluruh PPL,” inginnya.

Sedangkan pengadaan kartu petani menurut Indra Jaya, belum bisa dibuat tahun 2019. Karena harus butuh anggaran miliaran. Pada tahun ini, dirinya sudah menyediakan dana Rp 200 juta untuk membuat kartu tersebut. Hanya saja anggaran itu hanya untuk pengadaan kartu. Sedangkan pengadaan mesin pencetaknya harus menyediakan anggaran Rp 2,6 miliar.

“Pengadaan kartu itu memang bagus, Insya Allah kami akan perjuangkan pada tahun 2020,” janjinya.

Indra Jaya juga berharap, agar STN dan PRD bisa membangun kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mensejahterakan para petani. Baik kerjasama dalam mengontrol pembagian bantuan maupun bentuk lain yang menyangkut kemajuan hasil pertanian di Kabupaten Bima.

*Kahaba-05

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *