Kota Bima, Kahaba.- Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberikan warning kepada semua ASN maupun pegawai kontrak untuk tidak terlibat dalam politik praktis jelang pemilu 17 April mendatang.
Kabid Pengembangan SDM dan Penilian Kinerja BKPSDM Kota Bima Muhammad Rasydin menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan agar ASN tidak terlibat politik praktis.
“Kami berikan warning ini mengingat pelaksanaan pemilu hanya tinggal sebulan lagi. Jadi wajib diberikan peringatan, agar tidak melanggar aturan,” ujarnya, Rabu (13/3).
Rasydin menuturkan, untuk mengawal proses pemerintahan berjalan dengan baik pada tahun politik, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindaklanjuti apabila ada laporan keterlibatan ASN dalam politik praktis.
Apabila ada laporan yang masuk, maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan. Setelah diproses, maka hasilnya akan diserahkan ke BKPSDM untuk ditindak sesuai mekanisme.
“Jika terbukti terlibat melanggar aturan, sanksi tegas akan diberikan. Baik itu penundaan kenaikan pangkat, hingga pelanggaran berat berupa pemecatan,” ungkapnya.
Rasydin mengaku, sampai saat ini belum ada laporan ASN ataupun pegawai honorer terlibat dalam politik praktis. Tapi BKPSDM mengimbau kepada seluruh pegawai untuk tetap fokus bekerja melayani masyarakat.
*Kahaba-04
