Tidak Kuorum, Ketua DPRD Diminta Tugaskan Pol PP Jemput Dewan Absen Paripurna

Kota Bima, Kahaba.- Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Monev di OPD Pemerintah Kota Bima, Kamis (14/3), harus diskors hingga waktu yang tidak ditentukan. Pasalnya, paripurna yang dihadiri Wakil Wali Kota Feri Sofiyan itu hanya dihadiri 6 orang anggota dewan 1 orang Ketua DPRD Kota Bima.

Suasana paripurna yang ditunda karena tidak kuorum. Foto: Ist

Sementara diabsensi, ada 13 orang anggota dewan yang membubuhkan tandatangan untuk agenda paripurna tersebut. Bahkan, 3 anggota Badan Kehormatan (BK) pun tidak ada satu pun yang hadir.  Sehingga,  penegakkan tata tertib disiplin anggota dewan pun kini terancam.

Kondisi tersebut pun memancing reaksi 6 anggota dewan yang hadir. Interupsi secara bergantian pun disampaikan.

Anggota dewan Edi Ihwansyah merasa keberatan jika paripurna dibuka. Karena kegiatan itu akan mengambil keputusan, maka harus memenuhi kuorum.

“Mau ambil keputusan gimana, sementara paripurna tidak kuorum. Di absen bisa saja 13 belas orang,  tapi fisiknya mana?” tanya Ogo, sapaaan akrabnya.

Wakil rakyat yang lain, Taufik A Karim saat itu bahkan meminta pimpinan sidang menjemput anggota dewan yang telah tandatangan, namun tidak hadir saat paripurna.

“Suruh Pol PP jemput mereka di tempatnya masing-masing,” pinta Taufik.

Sementara 4 orang lainnya masing-masing Anwar Arman, Hj Anggriani, Syafi’i dan Jaidin M Sidiq mengaku setuju agar paripurna ditunda hingga kuorum. Karena berdasarkan tata tertib, paripurna tersebut akhirnya ditunda.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih mengaku ini baru pernah terjadi. Karena tidak penuhi kuorum, ia pun menunda paripurna dimaksud.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Munir Husen Dosen STIH Muhammadiyah Bima

    Kejadian bukan kali pertama Media selalu saja memuat bahwa seringkali tidak hadirnya anggota dewan. Maka dewan juga jangan hanya melihat ketidak hadiran Kepala Dinas yang terus disoroti ini lho bukti x bagaiama mau dicarikan alasan ini bukti riil bs dipertanggung jawabkan sscara hukum. Apalagi tinggal beberapa bln lagi sdh masuk purna bakti mesti x sisa masa tugas itu lebih rajim dong apa kata masyarakat amggota dewan yang terhormat sadarlah bahwa anggota dewan diGAJI dengan uang rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *