Yang Memberi dan Menerima Uang Kampanye Bisa Dipenjara

Kabupaten Bima, Kahaba.- Dalam masa kampanye yang masih berlangsung hingga 13 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima kembali mengingatkan larangan pemberian uang atau materi lainnya saat kampanye.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima Abdurrahman. Foto: Ist

Sesuai Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 278 yang berisi tentang biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye. Peserta pemilu dilarang memberikan dalam berbentuk uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu.

Abdurrahman Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima mengatakan, dalam metode kampanye itu sudah diatur, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, dan kegiatan lainnya dan harus membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada kepolisian.

“Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan larangan di peraturan perundang-undangan perlu lagi kami ingatkan untuk tidak dilakukan sebagai upaya pencegahan,” ingat Abdurahman, Senin (25/3).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa baik pemberi maupun penerima uang politik sama-sama bisa dijerat pidana berupa hukuman penjara. Atas dasar inilah perbuatan memberi barang atau materi lainnya menjadi tak bisa dibenarkan.

Sehingga kepada peserta pemilu diimbau untuk tidak melakukannya dan masyarakat supaya bisa menyampaikan informasi kepada Bawaslu atau laporkan bila ada yang melakukan kegaiatan tersebut.

Kordiv Hukum dan Penindakan Bawaslu Kabipaten Bima ini menjelaskan pada Pasal 523 ayat (1), Undang-Undang tentang pemilu diatur, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung ataupun sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j di pidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,-00 (Dua puluh empat juta rupiah).

*Kahaba-08

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. M. Fitrah

    klo memang tegas sekarangpun sdh banyak berjalan timsusnya, mengumpulkan ktp dijanjikan uang 100-500 rb. klo memang aturannya berjalan mungkin warga dan anggota legislatif yg duduk sekarang inipun bisa dipenjarakan semua…ini sdh membudaya dimana-mana yg besar nilai uangnya itu yg dipilih. aturan itu lebih dipertegas dan ditujukan untuk para Calegnya, karena aliran uang tersebut berawal dari calegnya. jgn terlalu salahkan masyarakat, siapa sih yg tidak mau diberi uang. kebanyakan semua pihak juga menutup mata, karena ada bermacam macam kepentingan didalamnya. Untuk mengurangi permaiman money politik alangkah baiknya sosialisasi langsung ke Para Caleg dan Timsusnya dgn membuat surat perjanjian diatas materaoo dan disaksikan langsung oleh petugas dan juga petugas turun langsung ke masyrakat memberikan arahan langsung.

  2. Putra Bima dr

    Sudahlah… Hal ini mustahil bisa dicegah. Praktek2 money politic bukan lagi rahasia namun tetap saja tdk bisa dicegah. Semua telah mengambil bagian untk “bermain” karena aturan dibuat untk dilanggar bukan untk ditaati.
    Yg sangat disayangkan adalah kiprah intelektual yg dgn sengaja menciptakan cata2 haram ini terus berkembang. Apa daya masyarakat awam bila yg dianggap mengerti justru yg menganjurkan.

  3. m.fitrah

    benar kata bang putra bima, ketawa sendiri saya baca berita ini. tapi diliat liat yg paling rawan di tingkat dprd kab dan Kota. pasukan timsusnya sekarang sdh menggeliat dimana-mana. miris banget.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *