Kabar Bima

Musrenbang Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2020, Walikota Ingin Perencanaan Cermat dan Terukur

198
×

Musrenbang Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2020, Walikota Ingin Perencanaan Cermat dan Terukur

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Bappeda dan Litbang Kota Bima menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2020.

Musrenbang Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2020, Walikota Ingin Perencanaan Cermat dan Terukur - Kabar Harian Bima
Walikota Bima saat menyampaikan sambutan pada Musrenbang Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2020. Foto: Ist

Musrenbang dengan tema “Membangun Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Kota Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing” itu dihelat di Gedung Seni dan Budaya, Rabu (27/3) dan dibuka Walikota Bima HM Lutfi.

Musrenbang Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2020, Walikota Ingin Perencanaan Cermat dan Terukur - Kabar Harian Bima

Walikota saat menyampaikan sambutan mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang terarah harus dimulai dengan perencanaan yang baik dan terukur. Karena perencanaan yang terencana akan menjamin keberhasilan program dan skala prioritas dapat tercapai.

“Saya berharap rencana pembangunan 2020 hendaknya dilakukan dengan cermat. Semua input atau usulan dari hasil musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan tidak diambil semua, tetapi porsi-porsinya harus terukur. Berapa persentase yang diambil dari tingkat bawah untuk mengejar skala prioritas yang ingin dicapai,” inginnya.

Lutfi juga meminta rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020 agar mampu disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah daerah provinsi dan pusat, sehingga dapat bersinergi dengan baik.

“Ketika Musrenbang tingkat provinsi dilakukan, RKPD Kota Bima harus mampu disinkronkan, sehingga apa yang menjadi slogan pemerintah provinsi bisa sinergi dengan Pemerintah Kota Bima. Begitu juga dengan yang di pusat,” pesannya.

Adapun beberapa prioritas yang menjadi fokus dalam RKPD Tahun 2020, yaitu penanganan pada pembangunan kembali infrastruktur, sosial ekonomi yang terdampak banjir bandang, mitigasi dan adaptasi dalam pengurangan resiko bencana di masa yang akan datang, perlindungan sosial dan pengurangan penduduk miskin dan pengembangan kapasitas pemerintah khususnya berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas.

Selain itu, hal lain yang menjadi keinginan Walikota adalah melakukan pemerataan pembangunan di setiap wilayah, menekan laju inflasi, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang investasi, meningkatkan PAD, menjaga stabilitas daerah, serta menjadikan Kota Bima sebagai “Smart City” untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bima.

Musrenbang Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2020, Walikota Ingin Perencanaan Cermat dan Terukur - Kabar Harian Bima
Musrenbang Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2020. Foto: Bin

“Saya mengharapkan dukungan semua pihak. Mimpi-mimpi ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan stakeholders, baik pemerintah, BUMN/BUMD, dunia usaha, dan lain-lain,” harap Walikota.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Ridwansyah memaparkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB terkait arah kebijakan pembangunan provinsi NTB Tahun 2020. Yakni mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan penanggulangan kemiskinan, Investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, pelestarian lingkungan serta transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat.

Untuk Pulau Sumbawa, prioritas pembangunan akan dilakukan pada infrastruktur dan konektivitas, kesehatan dan pendidikan, lingkungan hidup dan energi, pelayanan publik, pariwisata, pertanian, industri, dan kesempatan kerja.

“Disparitas infrastruktur di kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa akan menjadi prioritas gubernur untuk dituntaskan,” kata Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Darwis melaporkan bahwa kegiatan Musrenbang berlangsung selama 2 hari tanggal 27 – 28 Maret 2019 di GSB, untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta usulan program dan kegiatan musrenbang kecamatan dan kelurahan. Selain itu menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Hasil yang diharapkan adalah adanya rancangan RKPD Tahun 2020, rancangan dokumen aspirasi daerah untuk pengusulan ke provinsi, dan pemerintah pusat, serta rancangan Renja pada masing-masing OPD yang akan diverifikasi berdasarkan dokumen akhir RKPD tahun 2020.

*Kahaba-01