PPK Donggo Tepis Beredarnya Isu Pembagian 700 Lebih Surat Suara di Donggo

Kabupaten Bima, Kahaba.- Beberapa hari terakhir ini beredar isu pembagian surat suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Donggo sebanyak 700 lebih. Ketua PPK Kecamatan Donggo Komalariani pun langsung bersikap tegas menepis beredarnya hoax tersebut.

Ketua PPK Donggo Komalariani. Foto: Hardi

Melihat postingan salah satu akun Facebook bernama Kur’an Kritizs pada Tanggal (22/4) Pukul 22.02 Wita, PPK Donggo menyatakan secara tegas bahwa informasi itu merupakan hoax dan sangat tidak benar.

Dalam isi postingan yang dimaksud tersebut, tercantum kalimat “Dengar kabar, di Kecamatan Donggo ada sisa suara yang dikantongi oleh PPK yang diserahkan oleh KPPS (Penyelenggara) untuk Kontestasi Pemilihan Caleg DPRD Kab. Bima Dapil III, kisaran lebih-kurang 700 lebih. Dengar kabarnya, sisa suara tersebut mau dibagikan untuk beberapa Partai (?). Hanya sebagian partai saja (baru Praduga),”

“Informasi ini tidak benar, kami selaku penyelenggara tingkat kecamatan merasa dirugikan, sebab kami tidak pernah melakukan hal tersebut,” tegas Komalariani, Rabu (24/3).

Ia menuturkan, mereka bisa melihat sendiri jumlah data pemilih yang ada. Dari 2 desa yang dianggap akan dibagikan suara sekitar 700 lebih itu semua tidak benar.

“Surat suara yang dimaksud itu adalah Desa Mbawa dan Desa Doridungga dengan jumlah surat suara sisa sebanyak 774, tetapi itu semua tidak pernah dilakukan pembagian,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, berdasarkan data dapat dilihat dari jumlah pengembalian surat suara termasuk 2 desa tersebut, sebanyak 1.731 surat suara, dan ini terhimpun secara keseluruhan di tingkat kecamatan.

“Kami PPK di tingkat Kecamatan Donggo membantah hal itu karena terbukti sesuai data, kami tidak melakukan itu semua. Secara resmi surat suara yang kami kembalikan sesuai data yakni 1.731 surat suara,” tegasnya.

Ia menyampaikan agar penyebar informasi bohong tersebut harus segera mengklarifikasi dan meminta maaf atas postingan secepatnya.

*Kahaba-07

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Dourahu

    Setau saya, praktek seperti iti sudah biasa dan sdh sering dilakukan pada pemilu selama ini. Khususnya di Kecamatan Soromandi/ di dusun tempat sy. Sy sering menginterogasi panitia pd pemilu2 sebelumnya. Biasanya angka golput di tiap desa itu cukup tinggi bisa sampai 20% dri jumlah DPT. Tetepi setelah praktek itu, angka golput sangat sedikit bhkan hampir tdk ada. Persoalanya bkn kna kesadaran pemilih untuk memilih, ttp kna praktek semacam itu yaitu suara golput dicoblos bagi2 oleh panitia untuk calon tertentu. Sy juga yakin, praktek seperti itu juga masih trjadi pd pemilu sekarang. Sebab, setelah sy mengintrogasi salah satu panitia TPS dgn pertanyaan2 jebakan yaitu: apakah ada yg golput di TPS dusun trsebut. Dia menjawab tdk ada, 100% semua coblos. Lalu saya menjelaskan sekitat puluhan orang data masyrakat yg ada di daftar DPT tetapi dipastikan tdk bisa mencoblos kna berbagai kendala. Dia langsung tdk aktifkan HPnya. Begitu juga pd pemilu sebelumnya, setelah sy ajak berkali2 untuk diskusi jujur, mereka langsung mengakui bahwa suara golput itu dicoblos untuk calon tertentu dan dibayar oleh calon yg dicoblos.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *