Aset Pemerintah Dikuasai Secara Pribadi, Dewan Minta Eksekutif Bersikap

Kota Bima, Kahaba.- Sejumlah aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang masih berada di Kota Bima rupanya tidak sedikit, terutama tanah. Aset dimaksud menyebar luas terutama di wilayah timur Kota Bima.

Anggota DPRD Kota Bima Nazamuddin. Foto: Bin

Hanya saja, sejak dulu hingga sekarang aset dimaksud tidak pernah diurus oleh pemerintah. Sehingga sejumlah oknum warga leluasa mengelola dan menguasainya untuk kepentingan pribadi.

Terhadap masalah itu, anggota DPRD Kota Bima Nazamuddin meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima agar berkomunikasi dengan Pemkab Bima untuk mengurai masalah aset yang dikuasai secara pibadi oleh sejumlah oknum warga tersebut.

“Banyak aset tanah milik Pemkab Bima yang belum diserahkan ke Pemkot Bima. Saya sebagai anggota dewan berharap ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara 2 pemerintah tersebut untuk mengurai masalah aset itu,” harapnya, Jumat (26/4).

Nazamuddin melihat, sejumlah aset tersebut telah dikuasai oleh orang per orang untuk kepentingan pribadi. Mestinya, aset milik negara itu ditata dengan baik untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Untuk itu, ia kembali berharap ada komitmen 2 pemerintah sekarang untuk melakukan penelusuran tentang aset yang tersebar itu. Agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan kemakmuran rakyat.

“Kenapa Pemkot Bima tidak bisa memaksimalkan penggunaan aset tersebut, karena itu masih menjadi milik Pemkab Bima. Kalau mungkin sudah diserahkan ke Pemkot, saya yakin Pemkot Bima bisa memanfaatkannya dengan baik,” jelasnya.

Dari persoalan ini juga, dirinya berkeinginan agar pihak Yudikatif bisa masuk dan untuk melakukan penelusuran keberadaan aset tersebut. Yudikatif juga memiliki peran untuk mengamankan aset negara itu.

“Jangan dibiarkan terus, tentu masalah ini akan merugikan daerah,” tandasnya.

*Kahaba-01

 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *