Kota Bima, Kahaba.- Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menyorot dan mengkritik pernyataan kepala BKPSDM Kota Bima yang akan melakukan validasi terhadap sejumlah nama pejabat, usai mutasi dan rotasi digelar. (Baca. 3 Hari Setelah Pelantikan, Data Mutasi Divalidasi Ulang, Kenapa?)
Menurut dia, validasi setelah mutasi digelar itu keliru. Sama halnya menandakan hasil kerja yang dilakukan oleh Bapperjakat tidak dipakai. (Baca. Tidak Dapat Undangan, ASN Ngamuk di Tempat Mutasi)
“Ko divalidasi lagi, ini aneh,” sorotnya, saat menghubungi media ini, Jumat (17/5). (Baca. Merasa Didzolimi Karena Mutasi, Hj Nurwahidah Protes dan Melawan)
Duta PAN itu menguraikan, pada saat prosesi mutasi itu dibacakan hasil pembahasan dan penetapan oleh Bapperjakat, siapa saja nama ASN yang dipromosi dan dirotasi. Artinya sudah fix berdasarkan pembahasan. (Baca. Walikota Gelar Mutasi, Ini Sejumlah Nama Pejabat yang Diutak-Atik)
“Tidak boleh dilakukan validasi ulang seperti itu. Ini jadi rancu. Lantas hasil kerja Bapperjakat itu apa,” kritiknya.
Ia pun menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh BKPSDM Kota Bima itu. Sebab, sebelum dilakukan mutasi dan rotasi, tentu sudah melalui tahapan dan mekanisme. Perumusan oleh Bapperjakat itu sangat kontradiksi dengan pernyataan kepala BKPSDM Kota Bima. (Baca. Dimutasi, Sejumlah ASN Datang Protes di BKPSDM)
Jika memang harus dilakukan validasi terhadap sejumlah nama yang dimutasi sambungnya, ia sangat menyesalkan dan meminta agar itu tidak dilakukan. Karena harusnya, masalah rotasi dan mutasi itu saat dibacakan dan ditandatangani oleh kepala daerah, sudah vinal.
“Tidak boleh lagi diutak atik dan divalidasi,” tegasnya. (Baca. Sekda: ASN yang Protes Dimutasi Silahkan Tempuh Jalur Hukum)
Terhadap sikap BKPSDM yang hingga saat ini masih terkesan menyembunyikan ratusan nama yang dimutasi tersebut, Syamsurih meminta agar segera ditunjukan ke publik. (Baca. Data ASN yang Dimutasi Masih Disembunyikan BKPSDM)
“tidak boleh sembunyikan data mutasi itu, sampaikan ke publik. Biar publik juga tahu nama – nama pejabat yang duduk di semua OPD,” pintanya.
Dalam waktu dekat, sebagai Ketua DPRD Kota Bima akan berkomunikasi dengan Komisi I agar memanggil kepala BKPSDM guna klarifikasi soal mutasi tersebut.
“Saya akan dorong Komisi I untuk klarifikasi masalah ini,” tandasnya.
*Kahaba-01
Komentar