Kritik Validasi BKPSDM Usai Mutasi, Samsurih: Ini Aneh

Kota Bima, Kahaba.- Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menyorot dan mengkritik pernyataan kepala BKPSDM Kota Bima yang akan melakukan validasi terhadap sejumlah nama pejabat, usai mutasi dan rotasi digelar. (Baca. 3 Hari Setelah Pelantikan, Data Mutasi Divalidasi Ulang, Kenapa?)

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih. Foto: Ist

Menurut dia, validasi setelah mutasi digelar itu keliru. Sama halnya menandakan hasil kerja yang dilakukan oleh Bapperjakat tidak dipakai. (Baca. Tidak Dapat Undangan, ASN Ngamuk di Tempat Mutasi)

“Ko divalidasi lagi, ini aneh,” sorotnya, saat menghubungi media ini, Jumat (17/5). (Baca. Merasa Didzolimi Karena Mutasi, Hj Nurwahidah Protes dan Melawan)

Duta PAN itu menguraikan, pada saat prosesi mutasi itu dibacakan hasil pembahasan dan penetapan oleh Bapperjakat, siapa saja nama ASN yang dipromosi dan dirotasi. Artinya sudah fix berdasarkan pembahasan. (Baca. Walikota Gelar Mutasi, Ini Sejumlah Nama Pejabat yang Diutak-Atik)

“Tidak boleh dilakukan validasi ulang seperti itu. Ini jadi rancu. Lantas hasil kerja Bapperjakat itu apa,” kritiknya.

Ia pun menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh BKPSDM Kota Bima itu. Sebab, sebelum dilakukan mutasi dan rotasi, tentu sudah melalui tahapan dan mekanisme. Perumusan oleh Bapperjakat itu sangat kontradiksi dengan pernyataan kepala BKPSDM Kota Bima. (Baca. Dimutasi, Sejumlah ASN Datang Protes di BKPSDM)

Jika memang harus dilakukan validasi terhadap sejumlah nama yang dimutasi sambungnya, ia sangat menyesalkan dan meminta agar itu tidak dilakukan. Karena harusnya, masalah rotasi dan mutasi itu saat dibacakan dan ditandatangani oleh kepala daerah, sudah vinal.

“Tidak boleh lagi diutak atik dan divalidasi,” tegasnya. (Baca. Sekda: ASN yang Protes Dimutasi Silahkan Tempuh Jalur Hukum)

Terhadap sikap BKPSDM yang hingga saat ini masih terkesan menyembunyikan ratusan nama yang dimutasi tersebut, Syamsurih meminta agar segera ditunjukan ke publik. (Baca. Data ASN yang Dimutasi Masih Disembunyikan BKPSDM)

“tidak boleh sembunyikan data mutasi itu, sampaikan ke publik. Biar publik juga tahu nama – nama pejabat yang duduk di semua OPD,” pintanya.

Dalam waktu dekat, sebagai Ketua DPRD Kota Bima akan berkomunikasi dengan Komisi I agar memanggil kepala BKPSDM guna klarifikasi soal mutasi tersebut.

“Saya akan dorong Komisi I untuk klarifikasi masalah ini,” tandasnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Muhammad syahwan

    Ya begitulah mas…. Lapor diri ke kantor baru aja harus bawa surat mutasi harusnya…. Tp ya mau ngiman lg ntar salah lg kita bicara he…. Takut di lapor he. Benar atau tidak mutasi ya takut .. masyarakat bisa melihat ngimana shhh sebenarnya… Sampai tadi aku blm di terima ya muka tebal aja ke kntr baru he…… Soalx surat mutasi blm di terima

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *