Temuan Kerugian Negara di DPRD, Syamsurih: Kita Kembalikan Secepatnya

Kota Bima, Kahaba.- Selain di Dinas PUPR, catatan temuan  kerugian Negara oleh BPK RI Perwakilan NTB juga ditemukan di Sekretariat DPRD Kota Bima. Jumlahnya, mencapai ratusan juta rupiah. (Baca. Padahal WTP, LHP BPK Temukan 18 Kerugian Negara di Kota Bima)

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih. Foto: Bin

Terhadap temuan itu, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih yang dimintai tanggapan mengaku, setelah pulang menerima LHP BPK RI Perwakilan NTB, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekretaris dewan, dan akan menyelesaikan pengembalian kerugian tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Iya benar ada temuan, Itu hanya administrasi. Temuan itu akan kita kembalikan secepatnya. Bulan JUni ini clear,” katanya, kemarin.

Menurut Syamsurih, tidak terlalu sulit juga kerugian itu dikembalikan, karena angkanya tidak terlalu besar. Pihaknya pun tetap menunjukan komitmen dan mematuhi perintah BPK untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Karena rekomendasi BPK agar mengevaluasi kinerja bendahara, Syamsurih juga mengaku saat masuk kantor setelah Idul Fitri nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan sekretaris dewan. Membicarakan masalah itu.

“Kita akan rapat koordinasi bersama sekwan dan jajarannya, termasuk mengevaluasi kinerja bendahara,” tuturnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Pejuang manufer

    Ha……itu PU klo.masih di isi hancur….mana perubahan…. Kok masih orang yg sama…. Wkkkkk ini. Shh yakin aja makin parah ini pemerintah….mau cnth biar pintar apa rekomendasi bkp terhadap Bappeda 4 orang yg namax terlilit utang harus keluar dari Bapedda nyatax wkkkk malu sndr ahhh…. Harusx tau PU masalah yg di mutasi wkkkkkk #cukup1peeiode. Klo sprt ini

  2. advjefry

    pak dewan yth…. bedakan pengembalian kerugian negara berdasarkan temuan oleh BPK RI dengan pengembalian karena adanya kesadaran setelah hasil evaluasi terhadap kegiatan yg telah dilaksanakan.
    UU telah mengamanatkan bahwa pengembalian kerugian negara bukan berarti proses hukum dihentikan…
    RAKYAT TETAP MENUNTUT PENEGAKAN HUKUM DAN RASA KEADILAN…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *